BANYUMAS, ifakta.co – DPRD Kabupaten Banyumas meminta pemerintah daerah mempercepat penanganan dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir Oktober 2026. Selain penanganan darurat, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah perbaikan jangka panjang agar kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tidak terus berlarut.
Dorongan tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banyumas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta camat dari wilayah terdampak, Rabu, 11 November 2026. Rapat itu membahas kondisi di sejumlah kecamatan, antara lain Wangon, Lumbir, Kemranjen, dan Somagede.
Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Jasmin, menjelaskan bahwa pihaknya menggelar rapat setelah meninjau beberapa lokasi bencana di wilayah barat dan timur Banyumas. Dalam kunjungan tersebut, komisi memberi perhatian khusus pada kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.
Menurut Jasmin, pemerintah perlu menyatukan langkah agar penanganan bencana berjalan lebih cepat. Karena itu, Komisi II mengundang seluruh OPD yang menjadi mitra kerjanya untuk membahas kebutuhan lapangan sekaligus mengevaluasi tindakan yang sudah berjalan.
“Semua OPD yang bermitra dengan Komisi II kita undang. Kalau dibahas bersama, supaya penanganan wilayah terdampak lebih cepat dan terkoordinasi, terutama yang mendesak atau urgent. Ini sekaligus untuk mendengarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan OPD maupun penanganan ke depannya,” kata wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Jasmin menilai pemerintah perlu menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat. Selain itu, rapat tersebut juga membahas kemampuan anggaran setiap instansi. Sejumlah OPD yang menjadi perhatian antara lain BPBD, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim), serta Dinas Pendidikan.
Komisi II juga melibatkan pemerintah kecamatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Dengan melibatkan berbagai instansi, DPRD berharap pemerintah dapat menentukan sumber pembiayaan yang sesuai untuk setiap kebutuhan.
DPRD Bahas Sumber Anggaran dan Perbaikan Infrastruktur
Jasmin menjelaskan, pemerintah perlu membedakan penanganan darurat dengan perbaikan permanen. Untuk kebutuhan mendesak, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) atau anggaran masing-masing OPD. Sementara itu, pekerjaan jangka panjang membutuhkan perencanaan dan sumber pembiayaan yang lebih matang.
“Kalau yang darurat apa cukup ditangani dengan anggaran BTT (belanja tidak terduga) atau melalui OPD. Kalau yang sifatnya butuh penanganan permanen apa bisa dimasukan di SIPD untuk perencanaan di induk dan perubahan 2027 atau pakai skema lain,” katanya.
Selain membahas anggaran, Komisi II menyoroti wilayah banjir yang masuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Menurut Jasmin, pemerintah perlu berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk menangani kerusakan sungai dan infrastruktur pengendali banjir.
Beberapa kebutuhan yang perlu mendapat perhatian meliputi normalisasi sungai, pemasangan bronjong, serta penanganan kawasan permukiman yang terdampak luapan air. Sebab, sejumlah lokasi mengalami banjir akibat kondisi sungai yang dangkal, tanggul jebol, hingga saluran atau jembatan yang tersumbat.
“Ini butuh penanganan konkrit, karena ada beberapa titik yang terdampak banjir akibat sungai yang dangkal, tanggul jebol dan jembatan yang tersumbat, sehingga air menggenangi rumah warga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan Sukma, menjelaskan bahwa bencana pada 31 Oktober 2026 melanda wilayah yang cukup luas. Hujan deras sejak malam hingga siang hari memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan.
Dwi menerangkan, kondisi tanah setelah kemarau panjang turut memperbesar risiko bencana. Selama lebih dari enam bulan, musim kemarau menyebabkan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan kering. Kemudian, ketika hujan deras turun, tanah yang sebelumnya mengalami kekeringan menjadi rentan mengalami longsor dan pergerakan tanah.
Pada saat bersamaan, debit air sungai meningkat hingga meluap ke kawasan permukiman. Akibatnya, sejumlah warga menghadapi dampak banjir, sedangkan beberapa lokasi lain mengalami kerusakan akibat longsor.
“Yang terdata di kami, ada 47 titik lokasi yang terkena bencana. Ini tersebar di 14 kecamatan. Penanganan darurat seebagian besar sudah kita lakukan. Tinggal menunggu penanganan lebih lanjut, seperti perbaikan permanen,” katanya.
BPBD Banyumas juga telah mengeluarkan status kondisi darurat banjir dan tanah longsor. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kondisi darurat untuk menghadapi kekeringan panjang serta kebakaran hutan dan lahan kering.
Dwi menyebut wilayah Banyumas bagian barat mencatat jumlah titik bencana terbanyak. Curah hujan tinggi terutama berdampak pada Kecamatan Wangon, Lumbir, Gumelar, Ajibarang, Cilongok, dan Kedungbanteng. Adapun wilayah timur lebih banyak menghadapi dampak luapan sungai, banjir, dan tanah longsor.
BPBD telah menangani kebutuhan darurat di lokasi terdampak. Namun, perbaikan permanen menjadi tanggung jawab OPD sesuai kewenangan masing-masing karena membutuhkan anggaran yang lebih besar.
“Penanganan darurat kita tangani (BPBD). Kalau penanganan permanen ada di OPD terkait karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Lokasi yang terkena semua sudah di survei dan dianalisa rencana penanganannya,” katanya.
BPBD juga telah melakukan survei dan analisis terhadap seluruh lokasi terdampak. Hasilnya menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menyusun rencana penanganan lanjutan, terutama pada titik yang membutuhkan perbaikan infrastruktur secara permanen.
(sib/lex)
