JAKARTA, ifakta.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) menyampaikan apresiasi atas keputusan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mencopot Kapolres Sukoharjo menyusul polemik dugaan intimidasi terhadap santriwati di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua Umum DPP MAHASANTRI, Moh. Khairi Pratama, menilai keputusan tersebut menunjukkan respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat. Ia juga berharap langkah itu menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi dan penegakan disiplin di lingkungan Polri.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Kapolri mencopot Kapolres Sukoharjo buntut dugaan intimidasi santriwati. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, terlebih di lingkungan pondok pesantren yang merupakan tempat pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa,” ujar Khairi.
Menurut Khairi, institusi kepolisian harus membuktikan komitmen pelayanan kepada masyarakat melalui tindakan nyata. Ia menegaskan bahwa jargon Polri Bersama Masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus tercermin dalam perilaku setiap anggota saat menjalankan tugas.
“Polisi harus hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan justru menakut-nakuti masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa takut terhadap aparat yang seharusnya memberikan rasa aman. Kepercayaan publik harus dibangun melalui sikap humanis dan profesional,” tegasnya.
Selain mengapresiasi keputusan pencopotan tersebut, Khairi juga menilai komunikasi Kapolri Suyudi Ario Seto dengan kalangan ulama dan pesantren sebagai langkah positif.
Menurutnya, kegiatan silaturahmi dan safari keagamaan dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dengan para tokoh agama serta lingkungan pendidikan pesantren.
“Sejauh ini kami melihat Kapolri terus membangun komunikasi yang baik dengan para ulama dan pesantren melalui kegiatan silaturahmi dan safari keagamaan. Langkah tersebut patut kami apresiasi karena menunjukkan upaya membangun kedekatan antara Polri dengan kalangan pesantren.
Jangan sampai praktik di lapangan justru bertolak belakang dengan semangat membangun hubungan baik tersebut,” ungkap Khairi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, meminta Polri menjadikan pencopotan Kapolres Sukoharjo sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan yang transparan dan profesional terhadap dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut.
“Kami berharap Kapolri memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan transparan dan profesional. Jika ditemukan pelanggaran prosedur maupun kode etik, anggota yang terlibat harus diberikan sanksi sesuai aturan.
Jangan sampai ada tindakan aparat yang mencederai kehormatan pesantren dan menimbulkan trauma bagi para santriwati,” kata Muzakki.
Muzakki juga mengingatkan seluruh anggota kepolisian agar mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis ketika berinteraksi dengan masyarakat. Prinsip tersebut, menurutnya, harus berlaku di seluruh lingkungan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan.
DPP MAHASANTRI berharap keputusan Kapolri dapat menjadi titik awal perbaikan hubungan antara Polri dan masyarakat. Khairi menilai kedekatan yang selama ini dibangun melalui komunikasi dengan ulama dan pesantren harus berjalan seiring dengan sikap profesional seluruh anggota kepolisian di lapangan.
“Polri harus menjadi sahabat masyarakat. Kami ingin jargon Polri Bersama Masyarakat benar-benar dirasakan oleh rakyat, sehingga kehadiran polisi membawa rasa aman, ketenangan, dan perlindungan, bukan ketakutan,” tutup Khairi.
(mam/mam)
