JAKARTA, ifakta.co – Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara. Prabowo menetapkan pergantian tersebut pada Senin, 14 September 2026.
Purbaya sebelumnya memimpin Kementerian Keuangan selama sekitar satu tahun. Prabowo kemudian menunjuk Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan untuk mengisi posisi tersebut.
Pergantian Menteri Keuangan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Iklan
Setelah menjalani pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Suahasil mengungkapkan arahan yang diberikan Prabowo. Presiden meminta dirinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap mendukung program prioritas pemerintah.
Suahasil juga memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen.
Pergantian tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai alasan Prabowo mengakhiri masa jabatan Purbaya setelah sekitar satu tahun. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai publik belum memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Prabowo mengganti Purbaya karena kegagalan kinerja ekonomi.
“Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal,” kata Syafruddin dikutip dari CNNIndonesia, Senin (14/9).
Menurut Syafruddin, sejumlah indikator justru memperlihatkan kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pada saat yang sama, penerimaan negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Lembaga pemeringkat S&P juga tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
Karena itu, Syafruddin melihat pergantian Purbaya lebih tepat dikaitkan dengan perbedaan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan Presiden Prabowo untuk mempertahankan kendali terhadap agenda fiskal yang semakin besar.
Syafruddin menyebut Purbaya selama menjabat dikenal mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dengan ruang fiskal yang lebih longgar. Namun, kondisi pasar global saat ini semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
“Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal,” ujarnya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintahan berikutnya akan terlihat dari kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan premi risiko maupun biaya utang.
Syafruddin juga menilai masa kerja sekitar satu tahun belum cukup untuk menilai seluruh dampak kebijakan seorang Menteri Keuangan. Kebijakan fiskal membutuhkan waktu sebelum memberikan hasil terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kapasitas fiskal.
Hal itu berlaku untuk berbagai kebijakan, mulai dari reformasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, pembiayaan, hingga investasi publik.
Meski demikian, periode satu tahun tetap dapat digunakan untuk melihat arah kebijakan, kualitas pelaksanaan, disiplin anggaran, dan kemampuan membangun kepercayaan pasar.
“Penilaian yang adil harus memisahkan hasil akhir dari proses kebijakan,” katanya.
Syafruddin menilai Purbaya tidak bisa hanya dinilai berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi atau defisit selama masa jabatan yang relatif singkat. Terlebih, sejumlah program pada 2026 merupakan kelanjutan dari desain kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Purbaya. Indikator tersebut mencakup kemampuan meningkatkan kualitas penerimaan, menjaga belanja tetap produktif, memperkuat kredibilitas APBN, serta membangun komunikasi yang konsisten dengan Bank Indonesia dan investor.
“Pergantian setelah satu tahun karena itu lebih mencerminkan pilihan kepemimpinan daripada evaluasi lengkap atas hasil fiskal jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Syafruddin menilai keputusan Prabowo menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan memiliki alasan yang cukup kuat jika pemerintah ingin mengurangi risiko transisi. Penunjukan tersebut juga dapat membantu memulihkan keyakinan pasar bahwa aturan fiskal tidak akan berubah secara mendadak.
Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Pengalaman tersebut membuat Suahasil memiliki pemahaman mengenai APBN, penerimaan negara, pembiayaan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hingga komunikasi dengan pelaku pasar.
“Kekuatan utamanya adalah kontinuitas institusional dan kemampuan teknokratis,” katanya.
Namun, Syafruddin menilai Suahasil menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar mengelola angka-angka fiskal. Ia harus memiliki otoritas yang cukup untuk menolak program prioritas yang tidak memiliki sumber pembiayaan sehat atau memberikan manfaat ekonomi yang lemah.
“Suahasil tepat secara teknis, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa kuat ia menjaga disiplin fiskal di tengah target pertumbuhan 6 persen dan agenda belanja besar,” ujarnya.
Pasar nantinya tidak hanya menguji rekam jejak Suahasil. Investor juga akan melihat kemampuannya menjaga defisit, memastikan transparansi kewajiban pemerintah, serta mempertahankan konsistensi kebijakan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Salah satu pekerjaan mendesak Suahasil yakni menjaga kredibilitas RAPBN 2027 sambil mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Pemerintah merencanakan pendapatan negara Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun, pembiayaan Rp671,2 triliun, serta defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Syafruddin mengingatkan Suahasil agar tambahan belanja benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas dan mampu menarik investasi swasta. Pemerintah, menurutnya, perlu menghindari kebijakan yang hanya memperbesar kebutuhan utang tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga biaya pembiayaan. Kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) dapat meningkatkan beban bunga utang dan mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer ke daerah.
Pemerintah juga perlu memastikan seluruh kewajiban fiskal tercatat secara transparan. Dukungan terhadap BUMN dan proyek strategis menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian agar pasar tidak melihat adanya potensi beban tersembunyi.
“Prioritas akhirnya sederhana: menjaga pertumbuhan tanpa membeli pertumbuhan itu dengan kredibilitas fiskal yang lebih rendah,” kata Syafruddin.
Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menilai penunjukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan merupakan langkah yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Saleh, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan akan membantu proses pengambilan kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Dunia usaha saat ini menunggu kebijakan yang mampu merespons tantangan ekonomi global.
“Saya kira dalam situasi ekonomi global yang masih terus bergejolak dan penuh ketidakpastian maka penunjukan Prof Suahasil sebagai Menteri Keuangan adalah langkah yang sangat tepat, mengingat jam terbangnya yang sudah lama malang melintang di Kementerian Keuangan sehingga akan sangat cepat dan mudah dalam mengambil berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang memang sedang ditunggu-tunggu dunia usaha,” kata Saleh di Jakarta, Senin (14/9).
Saleh yang juga pernah menjabat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2019-2023 mengaku mengenal Suahasil. Ia menyebut Suahasil sebagai akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal.
Menurut Saleh, latar belakang tersebut menjadi modal penting untuk memahami cara menggerakkan industri dan perdagangan agar terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kebetulan saya mengenal betul dengan Prof Suahasil yang juga seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal sehingga mengetahui bagaimana cara menggerakan sektor industri dan perdagangan agar mesinnya terus bergerak sehingga ekonomi dapat terus tumbuh menuju apa yang diharapkan Bapak Presiden Prabowo yaitu 8 persen,” ujarnya.
Saleh juga menilai pemerintah membutuhkan sektor swasta sebagai mitra strategis untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu, kebijakan fiskal Suahasil diharapkan mampu menjaga keseimbangan keuangan pusat dan daerah tanpa menghambat aktivitas industri serta perdagangan.
“Semoga Prof Suahasil terus mengedepankan kebijakan yang pro growth untuk langkah-langkahnya ke depan,” kata Saleh.
(my/my)
