JAKARTA, ifakta.co – Sejumlah mantan komandan militer senior dan pejabat keamanan Israel mengecam meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Mereka menilai serangan pemukim Israel telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat Palestina.
Bahkan, sejumlah mantan pejabat tersebut menyebut tindakan yang terjadi sebagai bentuk “pembersihan etnis”. Pernyataan itu muncul setelah mereka mengunjungi sejumlah komunitas Palestina untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak kekerasan.
Dalam kunjungan tersebut, para mantan pejabat menemukan berbagai serangan terhadap petani dan penggembala Palestina. Mereka juga melihat kerusakan rumah serta fasilitas milik warga yang terdampak serangan pemukim.
Iklan
Pensiunan Brigadir Jenderal Israel Ephraim Sneh menilai kekerasan tersebut memiliki tujuan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka.
“Ini adalah pembersihan etnis, sederhananya,” kata Sneh, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Israel, seperti dilaporkan The New York Times.
Kekhawatiran serupa disampaikan mantan Komandan Pasukan Darat Israel Mayor Jenderal Eyal Ben Reuven. Ia menilai aksi kekerasan pemukim menjadi salah satu ancaman serius bagi Israel.
“Apa yang dilakukan para pemukim di sini adalah ancaman nyata bagi Israel,” kata Ben Reuven.
“Ini lebih mengkhawatirkan bagi saya daripada Iran, Gaza, atau Lebanon,” tambahnya.
Di Desa Burin, kondisi warga Palestina juga menunjukkan dampak kekerasan yang terus berlangsung. Seorang petani bernama Bashar Eid mengaku mengalami cacat permanen akibat serangan pemukim. Ia juga tidak dapat kembali mengolah lahannya karena serangan masih terjadi.
“Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mengambil rumahku,” kata Eid.
Situasi serupa terjadi di Lembah Yordania. Serangkaian serangan membuat sejumlah keluarga Palestina meninggalkan kamp yang sebagian besar dihuni masyarakat Badui, termasuk komunitas Hamamat Al Maleh.
The New York Times melaporkan hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di wilayah tersebut ketika mereka melakukan kunjungan pada Februari. Serangan pada malam hari membuat sebagian besar warga memilih meninggalkan kawasan tersebut.
“Kami bahkan tidak tidur selama satu jam. Jika mereka datang dan Anda sedang tidur, Anda tidak akan selamat,” kata warga setempat, Mohammad Khalil, 37 tahun.
Khalil bersama sejumlah keluarga lainnya kemudian meninggalkan wilayah tersebut setelah serangkaian penggerebekan, pencurian, dan serangan yang terjadi pada Maret.
Di komunitas lain di Lembah Yordania, seorang petani mengatakan pembangunan pos pemukim dan pemasangan pagar telah memisahkan keluarganya dari lahan pertanian serta wilayah penggembalaan.
“Enam bulan lalu, ini adalah tanah kami. Sekarang, tempat ini seperti penjara,” katanya.
Kecaman terhadap kekerasan di Tepi Barat juga datang dari lebih dari 200 tokoh Israel. Mereka menandatangani surat pada Juni yang menyerukan penghentian serangan terhadap warga sipil Palestina di wilayah tersebut.
Para penandatangan surat itu mencakup dua mantan perdana menteri, lebih dari 30 jenderal angkatan darat dan udara yang telah pensiun, serta mantan kepala badan intelijen luar negeri dan dalam negeri Israel.
Dalam surat tersebut, mereka mengecam apa yang mereka sebut sebagai “terorisme Yahudi” dan “pembersihan etnis” di Tepi Barat.
Para tokoh itu juga menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menerapkan kebijakan yang memungkinkan lembaga keamanan Israel terlibat dalam tindakan terhadap warga Palestina.
Mereka turut menyoroti dukungan pemerintah terhadap pos pemukiman dan pertanian ilegal Israel. Selain itu, mereka menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik untuk menyediakan infrastruktur dan dukungan bagi pemukiman tersebut.
Menurut para penandatangan petisi, tentara Israel dalam sejumlah kasus hanya diam ketika serangan terhadap warga Palestina berlangsung. Mereka bahkan menuduh sebagian tentara ikut terlibat dalam serangan terhadap komunitas Palestina.
Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya’alon juga mengecam ideologi ekstrem yang dinilai menjadi dasar kekerasan tersebut.
“Apa itu supremasi Yahudi?” kata Ya’alon.
“Delapan puluh tahun setelah Holocaust, ‘Mein Kampf’ versi terbalik. Ras unggulnya adalah kita,” tambahnya.
Sementara itu, pensiunan Jenderal Angkatan Udara Israel Asaf Agmon mengatakan upaya mengusir warga Palestina dari sejumlah wilayah Tepi Barat mengingatkannya pada penderitaan yang dialami masyarakat Yahudi di bawah pemerintahan Nazi.
Agmon menegaskan dirinya tidak menyamakan skala kekerasan yang terjadi. Namun, ia memperingatkan dampak buruk jika masyarakat membiarkan kekerasan terus berlangsung.
“Begitu suatu masyarakat berperilaku seperti ini, masyarakat itu akan hancur,” katanya.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip The New York Times menunjukkan kekerasan di Tepi Barat terus meningkat sejak Oktober 2023. Serangkaian serangan tersebut telah menyebabkan ribuan warga Palestina terluka.
Selain itu, lebih dari 3.200 warga Palestina dilaporkan mengungsi akibat serangan tersebut. Jumlah itu sekitar dua kali lipat dibandingkan angka pada tahun sebelumnya.
Data yang sama juga memperlihatkan peningkatan tajam rata-rata warga Palestina yang terluka dalam serangan. Pada 2020, rata-ratanya sekitar satu orang setiap tiga hari. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi lebih dari tiga orang per hari pada 2026.
(yes/fza)
