JAKARTA, Ifakta.co – Pembangunan dan pengembangan lumbung pangan terpadu atau food estate di Provinsi Maluku Utara mulai diarahkan pada skema investasi untuk memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar provinsi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Meeting Investasi Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Terpadu (Food Estate) yang digelar di Jakarta. Forum ini mempertemukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, pemerintah pusat, dunia usaha nasional, serta mitra strategis dari China.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji, President Director China National Building Material Group Zhang Guo Ming, Ketua Umum Indonesia-China Economic Cooperation Center Agung Laksono, serta sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Iklan
Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara sekaligus Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Kadri La Etje, perwakilan KADIN Indonesia, KADIN Maluku Utara dan Halmahera Tengah, HKTI, Brigade Pangan Cendekia Indonesia, serta Tim Pangan Strategis Nasional.
Maluku Utara Dinilai Punya Modal Besar
Dalam forum tersebut, Tim Pangan Strategis Nasional menilai Maluku Utara memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
Potensi itu tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga mencakup kekuatan kelautan dan perikanan, perkebunan serta peternakan. Seluruh sektor tersebut dinilai dapat dikembangkan dalam satu ekosistem pangan terpadu yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
“Ketahanan pangan nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis demi kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Selain kekayaan sumber daya alam, Maluku Utara juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang dinilai menjadi modal penting untuk menarik investasi. Berdasarkan data BPS 2025 yang disampaikan dalam forum, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,17 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang dipandang dapat memperkuat daya tarik investasi, terutama untuk pengembangan sektor pangan dan industri turunannya.
Investasi Diarahkan dari Hulu hingga Hilir
Investasi yang ditawarkan China National Building Material Group mengusung konsep pembangunan ekosistem pangan terpadu dari hulu hingga hilir.
Konsep tersebut mencakup pengembangan sejumlah subsektor secara terintegrasi, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan. Integrasi tersebut diharapkan menciptakan rantai produksi yang lebih efisien sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Tidak berhenti pada produksi, investasi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas logistik dan pengolahan hasil pertanian serta perikanan.
Dengan adanya fasilitas pengolahan di daerah, komoditas tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Produk lokal diharapkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Aspek transfer teknologi juga menjadi bagian penting dari konsep investasi tersebut. Penerapan teknologi agribisnis modern diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal.
Tim Pangan Strategis Nasional menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan mitra internasional.
“Kolaborasi Pentahelix ini mencakup komitmen kuat dalam menghadirkan investasi, teknologi modern, serta infrastruktur pendukung yang komprehensif bagi sektor kelautan, perikanan, dan pertanian di Maluku Utara,” ujarnya.
Ketergantungan Pasokan dari Luar Capai 85 Persen
Di balik besarnya potensi tersebut, Maluku Utara masih menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Dalam forum disebutkan sekitar 85 persen kebutuhan pangan Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah. Ketergantungan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah sekaligus menunjukkan besarnya peluang pengembangan produksi pangan lokal.
Kondisi itu membuat pembangunan lumbung pangan terpadu dinilai memiliki arti strategis. Selain meningkatkan kapasitas produksi dalam daerah, program tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan mengurangi kerentanan akibat ketergantungan terhadap pasokan eksternal.
Jika dikelola secara tepat, pengembangan kawasan pangan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperluas pasar bagi petani, nelayan, peternak serta pelaku usaha lokal.
Investasi Jadi Alternatif Pembiayaan
Pengembangan food estate juga dinilai relevan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Tim Pangan Strategis Nasional menegaskan pembangunan ketahanan pangan tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBN dan APBD. Pelibatan investasi swasta dan mitra strategis dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan kawasan pangan terpadu.
Namun, investasi tersebut perlu diarahkan tidak sekadar mengejar peningkatan produksi, melainkan memastikan adanya manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. Penguatan petani, nelayan dan pelaku usaha daerah, transfer teknologi, pembangunan infrastruktur serta hilirisasi menjadi bagian penting agar investasi memberikan nilai tambah berkelanjutan.
Menuju Kesepakatan Investasi
Meeting investasi di Jakarta tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Selain itu, direncanakan launching program investasi di Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bagian dari tahapan awal realisasi pengembangan kawasan lumbung pangan terpadu.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan konkret untuk membangun sistem pangan yang lebih mandiri, produktif dan berkelanjutan.
Target akhirnya bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional, tetapi juga memastikan manfaat investasi dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan usaha, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha.
Dengan potensi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi dan dukungan investasi, Maluku Utara kini memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan strategis pangan di Indonesia bagian timur.
Namun, keberhasilan program food estate akan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, kepastian investasi, pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, keterlibatan masyarakat lokal serta konsistensi pemerintah dalam memastikan ekosistem pangan berjalan dari hulu hingga hilir.
(rom/cing).
