CIANJUR, ifakta.co – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur, Ridha Nestu Adidarma, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenai kondisi Nahdlatul Ulama (NU) dan latar belakang organisasi mahasiswa sejumlah jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ridha menilai narasi yang mengaitkan kondisi NU dengan latar belakang organisasi mahasiswa pengurus PBNU berpotensi mencederai nilai inklusivitas dan persatuan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi keagamaan tersebut.
Menurut Ridha, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara akademis, sistematis, dan proporsional. Ia menilai evaluasi terhadap kepemimpinan sebuah organisasi semestinya menggunakan ukuran yang objektif, seperti kinerja kelembagaan, program kerja, serta capaian organisasi.
Iklan
Ridha mengingatkan bahwa NU sejak awal berkembang sebagai organisasi keagamaan yang menjunjung persatuan umat. Karena itu, menurut dia, latar belakang organisasi mahasiswa seseorang tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menilai kapasitas kepemimpinannya.
Ia juga mengaitkan pandangan tersebut dengan prinsip persatuan dalam Islam sebagaimana tercantum dalam QS Ali Imran ayat 103. Ridha menilai semangat persatuan tersebut perlu menjadi pijakan dalam membangun hubungan antarorganisasi Islam dan organisasi kemahasiswaan.
“Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 103, yang memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak berpecah belah,” ujar Ridha.
Ridha kemudian menyayangkan apabila perbedaan latar belakang organisasi mahasiswa berkembang menjadi narasi yang dapat memecah hubungan antarorganisasi.
Menurutnya, menghubungkan kondisi NU dengan latar belakang HMI dari sebagian pengurus PBNU merupakan generalisasi yang perlu dikaji kembali. Ia menilai kinerja kepemimpinan harus dilihat dari indikator kelembagaan dan capaian substantif, bukan semata-mata dari organisasi tempat seseorang pernah berproses ketika menjadi mahasiswa.
“mengaitkan kondisi organisasi NU dengan latar belakang HMI dari sebagian pengurus PBNU merupakan generalisasi yang kurang tepat secara akademis,” katanya.
Ridha juga mengingatkan bahwa kepengurusan PBNU tidak hanya diisi oleh kader dari satu latar organisasi kemahasiswaan. Ia menyebut terdapat banyak alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang turut berkontribusi dalam kepengurusan NU.
Dalam pandangannya, HMI selama ini tidak menempatkan keberadaan alumni organisasi mahasiswa lain sebagai alasan untuk membangun sentimen kelembagaan.
Ia menilai hubungan antarorganisasi mahasiswa Islam seharusnya tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan kontribusi bagi masyarakat.
Ridha juga menyinggung sosok Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang pernah menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi intelektual alumni PMII bagi NU.
Menurut Ridha, sikap saling menghargai tersebut menunjukkan bahwa hubungan organisasi mahasiswa Islam dengan NU semestinya berjalan melalui semangat kolaborasi dan kontribusi, bukan persaingan yang saling meniadakan.
Karena itu, Ridha mengajak seluruh pihak, termasuk tokoh politik dan organisasi mahasiswa Islam, untuk menjaga narasi publik agar tetap konstruktif.
Ia menilai perdebatan mengenai masa depan NU seharusnya diarahkan pada gagasan, data, program, serta evaluasi kinerja organisasi. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari proses demokratis tanpa mengorbankan persatuan.
Ridha menegaskan bahwa NU memiliki posisi penting sebagai organisasi keagamaan yang membawa nilai rahmatan lil ‘alamin. Menurutnya, nilai tersebut harus melampaui kepentingan figur maupun kelompok tertentu.
“NU hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), bukan rahmatan lil Muhaimin,” tegas Ridha.
Ia berharap seluruh elemen umat Islam dapat menghindari narasi yang berpotensi memperlebar sekat antarorganisasi. Ridha juga mendorong tokoh politik dan kelompok mahasiswa untuk membangun komunikasi berdasarkan data, argumentasi, serta kepentingan umat.
Menurutnya, menjaga marwah NU sebagai organisasi yang inklusif membutuhkan komitmen bersama. Perbedaan latar belakang organisasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan ruang kontribusi maupun mempersempit persatuan.
“Semua elemen umat, termasuk tokoh-tokoh politik dan organisasi mahasiswa Islam, perlu mengedepankan narasi yang membangun, konstruktif, dan berlandaskan data demi menjaga marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang inklusif dan menjadi teladan persatuan umat,” pungkas Ridha.
(mam/mam)
