SERANG, ifakta.co – Gubernur Banten Andra Soni memaparkan strategi efisiensi anggaran, reformasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan pelayanan publik kepada tim peneliti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam sebuah wawancara virtual, Rabu (24/6/2026).
Penelitian yang dilakukan IPDN tersebut berfokus pada political will dan konsolidasi kelembagaan pemerintahan daerah. Provinsi Banten dipilih sebagai objek penelitian karena dinilai sebagai salah satu daerah otonomi yang menunjukkan perkembangan signifikan sejak resmi berpisah dari Provinsi Jawa Barat pada 4 Oktober 2000.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Iklan
Menurutnya, reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten saat ini berorientasi pada sistem merit melalui penerapan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut bertujuan memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki.
“Penerapan manajemen talenta dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, adil, dan bebas dari intervensi pihak luar. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar seluruh kepala daerah bekerja secara baik, benar, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, penempatan ASN berdasarkan kemampuan dan keahlian dinilai penting untuk mendukung percepatan pencapaian visi pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain reformasi birokrasi, Pemprov Banten juga melakukan penyesuaian kebijakan anggaran dengan memperketat belanja yang dianggap kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor prioritas, khususnya pendidikan.
Salah satu program unggulan yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah adalah program sekolah gratis yang tidak hanya menyasar SMA, SMK, dan SKh negeri, tetapi juga diperluas ke sekolah swasta.
Andra Soni mengungkapkan, hingga tahun pertama pelaksanaan program, sebanyak 801 sekolah swasta telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa kelas X.
“Pada tahun kedua program ini diperluas hingga mencakup siswa kelas XI. Kami juga membuka akses bagi Madrasah Aliyah (MA) melalui penyediaan kuota bagi 10.000 siswa madrasah,” katanya.
Di sektor pembangunan, Pemprov Banten juga terus mendorong peningkatan infrastruktur melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Program tersebut difokuskan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Andra Soni, pembangunan infrastruktur yang merata akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk menekan biaya transportasi dan meningkatkan aksesibilitas wilayah.
“Ketika konektivitas membaik, aktivitas ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(sib/lex)
