JAKARTA, ifakta.co – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara.
Menurutnya, intensitas lawatan tersebut telah memunculkan perhatian publik dan perlu dievaluasi agar lebih efisien serta tepat sasaran.
Sorotan itu mengemuka setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa waktu lalu. Lawatan tersebut dinilai sebagian kalangan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif dekat dengan kunjungan sebelumnya ke negara yang sama pada Januari dan April.
Iklan
Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dino menyampaikan sejumlah masukan terkait pola diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo. Ia mengaku terdorong menyampaikan pandangan tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya,” kata Dino dalam video yang diunggah pada Sabtu (30/5).
Dino Usulkan Pengurangan Lawatan dan Maksimalkan Diplomasi Virtual
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo perlu mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri dan mempertimbangkan penggunaan teknologi komunikasi untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.
Menurut Dino, komunikasi melalui video call, telepon, maupun pertemuan virtual dapat menjadi alternatif yang lebih hemat tanpa mengurangi substansi diplomasi.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” ujarnya.
Ia mengaku sulit membayangkan pola kunjungan dengan intensitas seperti saat ini dapat terus berlangsung dalam 18 bulan mendatang.
Selain itu, Dino juga menyoroti besarnya anggaran yang harus disiapkan negara untuk setiap perjalanan kenegaraan. Menurutnya, biaya tersebut mencakup tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan hingga uang harian delegasi.
“Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” katanya.
Karena itu, ia menilai diplomasi virtual layak diperluas penggunaannya.
“Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” ujarnya.
Dino menambahkan, langkah tersebut sekaligus dapat menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan luar negeri Presiden terlalu mahal dan kurang efisien.
Sebagai contoh, ia menyinggung Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah berkomunikasi sebanyak 17 kali dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon tanpa harus melakukan pertemuan bilateral secara langsung.
Selain itu, Dino mengusulkan agar Presiden Prabowo memaksimalkan forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN, maupun World Economic Forum untuk melakukan banyak pertemuan bilateral dalam satu kesempatan.
Ia bahkan menawarkan konsep “1 plus 8”, yakni menghadiri satu forum internasional sambil menggelar sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang hadir.
Dino juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam agenda kunjungan Presiden ke luar negeri. Menurutnya, publik perlu mendapatkan informasi yang memadai terkait rencana perjalanan kepala negara.
“Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatra misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri,” katanya.
Ia juga menyarankan agar selama satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia daripada melakukan lawatan ke luar negeri.
Selain itu, sebagian tugas diplomasi yang bersifat teknis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghemat biaya perjalanan dan operasional.
“Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka,” ujar Dino.
Menurutnya, masyarakat saat ini berharap para pemimpin menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam menggunakan anggaran negara, termasuk untuk agenda perjalanan internasional.
“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” katanya.
Pemerintah Sebut Lawatan Prabowo Hasilkan Kerja Sama Strategis
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah menghargai seluruh masukan yang disampaikan Dino Patti Djalal.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja Presiden Prabowo selalu dirancang dengan mempertimbangkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Menurut Qodari, kunjungan Presiden ke Prancis baru-baru ini bukan agenda mendadak, melainkan telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dengan berbagai target kerja sama strategis.
“(Kunjungan) Prancis itu sudah lama perencanaannya dan ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang,” kata Qodari di Jakarta, Minggu (31/5).
Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama kunjungan tersebut adalah memperkuat hubungan antarpemimpin negara yang dinilai penting untuk mendukung posisi Indonesia dalam berbagai isu strategis global.
“Karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan, sementara negara lain kan belum tentu bisa mendapatkan itu,” ujarnya.
Selain memperkuat kerja sama pertahanan, pemerintah juga mendorong kolaborasi di bidang pendidikan, energi, mineral kritis, hingga transfer teknologi.
“Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” jelas Qodari.
“Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi,” lanjutnya.
Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama baru dengan nilai mencapai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.
Empat Kesepakatan Strategis Indonesia-Prancis
1. Pembentukan Forum Bisnis Tingkat Tinggi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC).
Forum ini akan menjadi wadah dialog strategis pelaku usaha kedua negara dengan target meningkatkan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035 dari posisi saat ini sebesar US$2,6 miliar.
2. Kerja Sama Pertamina dan Schlumberger
PT Pertamina menjalin kolaborasi dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara dalam pengembangan teknologi migas dan energi bersih.
Kerja sama tersebut mencakup enhanced oil recovery (EOR), migas nonkonvensional, digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga program pengurangan emisi karbon melalui teknologi carbon capture and storage (CCS).
3. Kemitraan Pertamina dan TotalEnergies
Pertamina juga menandatangani kesepakatan strategis dengan TotalEnergies yang mencakup sektor hulu migas, LNG, energi terbarukan, biofuel, perdagangan energi, hingga pengembangan proyek rendah karbon dan kilang hijau.
4. Proyek Industri Pertahanan Danantara dan Thales
Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales.
Kerja sama tersebut meliputi pembangunan pabrik radar “Made in Indonesia”, pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan radar, serta program pelatihan dan transfer teknologi bagi industri pertahanan nasional.
Pemerintah menilai berbagai kesepakatan tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri Presiden Prabowo tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi, teknologi, dan strategis bagi Indonesia.
(tio/my)
