Drs. Kamsul Hasan, SH., MH. Ahli Pers : Mengompori Pemantauan Media

- Jurnalis

Jumat, 6 Maret 2020 - 09:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mengompori Pemantauan Media
Oleh: Drs. Kamsul Hasan, SH, MH.

SAYA sengaja tidak menggunakan kata mengingatkan tetapi mengingati agar sama akhirannya dengan mengompori.

Ada dua kegiatan dalam sepekan kepada dua komunitas berbeda. Kegiatan pertama Kamis dan Jumat, 27-28 Februari 2020 di The 101 Hotel, Jalan Suryakencana, Bogor. Pesertanya pengelola media, termasuk pers kampus dan dosen pembinanya.

Pelatihan ini mengingati pengelola media tentang masih terjadinya pelanggaran terhadap identitas anak. Pengelola media berbadan hukum pers, malah terbawa arus media sosial yang menerjang rambu.

Pasca amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 lahir Pasal 28B ayat (2) yang melarang kekerasan terhadap anak. Pasal ini menjadi sumber hukum lahirnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain UU Perlindungan Anak, lahir pula UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mempertegas anak yang berhadapan dengan hukum berusia sampai 18 tahun.

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak korban, anak saksi dan atau pelaku tindak pidana. Definisi UU SPPA berbeda dengan Pasal 5 KEJ yang bersumber dari Pasal 45 KUHP.

KEJ menafsirkan anak adalah mereka yang belum berusia 16 tahun dan belum menikah. Identitas yang dilindungi juga hanya terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tidak termasuk anak korban dan anak saksi tindak pidana.

Sedangkan Pasal 19 UU SPPA melarang membuka identitas anak berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan baik media cetak maupun elektronik. Obyek pasal ini baik pers maupun media sosial. Meski pasal ini bersifat delik aduan, namun ancamannya sangat serius. Mereka yang terbukti membuka identitas anak sesuai Pasal 97 UU SPPA dipidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dewan Pers merespon ancamannya ini dengan rambu Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Mematuhi rambu PPRA akan terhindar dari delik pidana UU SPPA. Rabu dan Kamis, 4-5 Maret 2020 juga di Bogor, saya berjumpa dengan komunitas Forum Anak, Forum Puspa dan pegiat perlindungan anak.

Sumber materi yang disampaikan sama namun dari sudut pandang berbeda yaitu mengompori pemantauan media sesuai perintah Pasal 17 UU Pers dan Pasal 52 UU Penyiaran. ■

PROFIL PENULIS
Drs. Kamsul Hasan, SH, MH

– Staf pengajar pada sejumlah perguruan tinggi di Jakarta.
– Praktisi dan pengamat media. 
– Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat
– Ahli Pers Indonesia.
– Penasehat Hukum di Harian Pos Kota
– Konsultan Hukum dan Komunikasi

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait

Wijayanto Samirin, Analisis Pasca Pemilu: Momen Penentu Bagi Indonesia
Peran Pendidikan Politik Harus Mulai Diseriusi
AWK Berkelit Kasus Penutup Kepala itu Topi
Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH.,MH: UKW dan KKNI, Apa yang Membedakan?
Penyebab dan Dampak Konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023
Tumpang Tindih UU No.37/2004 tentang PKPU dan Kepailitan dengan Hak Eksekutorial
Bongkar Transaksi 300 T, Romo Benny Sebut Mahfud MD Gunakan Politik Ilahi
Penegakan Hukum yang Bermasalah di Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 19:54 WIB

Wasekjen Walubi Romo Asun Disalami Presiden Jokowi di Kongres Hipmabudhi ke -XII

Kamis, 28 Maret 2024 - 19:13 WIB

Chandra Aditiya Nugraha siap Maju Menjadi Ketua Umum Hikmahbudhi Periode 2024-2026

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:14 WIB

Kodim 0505/Jakarta Timur Peringati Nuzulul Qur’an Bersama Warga Utan Kayu

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:57 WIB

Majalah Eksekutip Komunitas Todays Berbagi 150 Nasi Kotak pada Warga yang Melintas Didepan Sedayu Mall

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:30 WIB

Bimbel Koguredu Kembali Bagikan 150 Nasi Kotak untuk Berbuka Puasa

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:02 WIB

Bapas Kelas 1 Jakbar Santuni Puluhan Klien Anak Pemasyarakatan dan Yatim Piatu

Rabu, 27 Maret 2024 - 15:05 WIB

Mampukah Indonesia Mencapai Zero Diskriminasi HIV pada 2030

Senin, 25 Maret 2024 - 17:16 WIB

PT KCN Ikut Partisipasi Berikan Santunan di Acara FKPPI Cilincing

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca