Utak-atik Etik

- Jurnalis

Kamis, 30 Mei 2024 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. (Foto: dok.istimewa)

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. (Foto: dok.istimewa)

Catatan Hendry Ch Bangun

Bulan lalu ramai dibicarakan soal permintaan maaf Tempo kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia karena beritanya tidak akurat. Penilaian tidak akurat itu dibuat oleh Dewan Pers yang memeriksa para pihak setelah Bahlil mengadu bahwa pemberitaan Tempo pada edisi 4-10 Maret salah. Diadukan juga podcast Bocor Alus produk Tempo, tetapi dinilai tidak ada pelanggaran etik.

Dimana salahnya?Yaitu tidak akurat. Disebut Bahlil mencabut ribuan usaha izin tambang nikel, padahal faktanya yang dicabut izinnya tidak sampai seribu, dan tidak hanya izin tambang nikel, tetapi tambang material yang lain.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di grup WA wartawan banyak sekali senior yang menilai putusan Dewan Pers itu tidak layak diterima Tempo. Dikatakan, seharusnya cukup memberi hak jawab, tidak perlu meminta maaf. Apalagi yang dikerjakan Tempo merupakan kerja jurnalistik yang perlu upaya besar dan kerja keras. Tidak lupa, Tempo juga sudah berkali-kali berupaya melakukan konfirmasi tetapi tidak pernah terlayani karena berbagai alasan.

Sebagai orang yang kerap menangani pengaduan masyarakat terhadap media karena dianggap merugikan, saya faham suasana yang muncul dari putusan Dewan Pers. Pasti ada pro kontra.

Tetapi dalam kasus Bahlil vs Tempo, masalah diperberat karena ada berita yang tidak utuh mengutip keputusan Dewan Pers. Yang diangkat hanyalah Tempo harus minta maaf. Tidak disebutkan bahwa apa yang diberitakan merupakan pekerjaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol yang dijamin UU Pers. Bahwa ada upaya untuk konfirmasi. Yang menunjukkan apa yang dilakukan merupakan kerja serius dan profesional.

Adalah hak media, awalnya dimuat di Antara, untuk memilih sudut pandang, tetapi memang menimbulkan bias. Pemahaman yang tidak utuh. Muncul mispersepsi. Sebenarnya di sini pihak yang dirugikan berhak atas klarifikasi, hak koreksi tetapi saya tidak menyimak apakah itu dilakukan.

Baca juga :  Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?

Media lainnya yang kemudian mengutip Antara seharusnya tidak berhenti pada informasi yang disampaikan kantor berita itu, mereka berkewajiban mencari sumber asli, informasi pertama, yaitu keputusan utuh Dewan Pers itu, yang tidak sulit diperoleh. Bisa ditanya atau dicari di laman dewanpers.or.id. Akhirnya, media pengutip membuat pemberitaan tidak utuh dan menimbulkan persepsi yang tidak utuh pula. ***

Kembali ke soal akurat, sebagaimana diatur dalam penanganan pengaduan, pelanggarnya memang harus minta maaf. Tidak cukup hanya hak jawab. Sejauh yang saya fahami, pimpinan media tahu hal ini. Minimal mereka akan tahu ketika proses mediasi dimulai.

Bagi wartawan akurasi adalah harga mati, sesuatu yang tidak bisa ditawar. Soal akurasi ini sangat ditekankan pada saat uji kompetensi. Para wartawan kelompok muda yang ikut UKW selalu diingatkan khususnya di mata uji Konferensi Pers, agar mengecek nama dan huruf-hurufnya. Jabatannya. Peserta juga minta kartu nama, agar tidak salah, dan dapat melakukan kros cek apabila ada informasi yang kurang.

Akurasi tidak bisa dianggap enteng karena itu wartawan harus selalu update data, karena untuk aparat polisi dan TNI misalnya dalam 1-2 tahun bisa naik pangkat atau pindah jabatan.

Wartawan juga diminta correct dalam memilih kata-kata. Ada saja yang salah menyebut antara terduga, tersangka, terperiksa, terdakwa, misalnya. Tujuannya agar tidak salah beritanya yang menimbulkan somasi minimal aduan ke Dewan Pers.

Oleh karena itu akurasi tidak bisa ditawar, dan tidak perlu dibela-bela karena main perasaan. Tidak akurat ya tidak akurat. Minta maaf.

Baca juga :  Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?

Ada yang mengatakan, ah kan hanya beda tipis. Angka selisih sedikit. Opini seperti ini keliru kalau diterapkan kalau kita bicara soal akurasi.

Saya sendiri pernah mengalaminya, ibu seorang atlet kelompok umur marah-marah ketika ada salah ketik soal umur anaknya dalam berita saya. “Kalau benar umur anak saya seperti yang Bapak beritakan, berarti anak saya pencuri umur, artinya tidak sportif, tidak jujur,” katanya.

Lalu saya minta maaf dan esoknya (beritanya dimuat di surat kabar yang terbit sekali sehari) umur atlet muda itu saya perbaiki.

Tentu saja bagi Menteri Bahlil, mencabut izin tambang nikel sekian ribu beda dengan izin tambang mineral lain, walau ada yang mengatakan, ah hanya sedikit bedanya itu.***

Saat saya menangani kasus pengaduan, ukuran ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, tergantung pada teks beritanya dan juga teks kode etiknya. Tidak boleh ada tafsir karena sudah tertulis demikian dan itulah yang menjadi dasar pembahasan. Tidak boleh ada penilaian berdasar katanya-katanya, atau menurut saya, menurut pendapat saya. Jalankan saja apa yang tertulis.

Kita ada pepatah, rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Maka kalau tafsir yang dikedepankan, tentu akan bahaya dan tidak pernah ada kesamaan. Tidak akan pernah selesai penanganan pengaduan waktu itu kalau dasarnya perasaan dan pendapat. Tapi kalau taat pada teks, seperti dulu sering dijalankan Leo S Batubara (alm) saat menangani pengaduan di Dewan Pers dan saya jadikan rujukan , tidak ada perdebatan.

Sikap correct menentukan wartawan itu professional atau tidak. Itulah sebabnya di dunia jurnalistik ada istilah check and recheck. Wartawan dituntut dua kali melakukan upaya klarifikasi atas informasi yang ingin dia jadikan berita, dijadikan karya jurnalistik. Lebih baik terlambat sedikit daripada salah.

Baca juga :  Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?

Pernah ada yang bertanya, bagaimana mengakalinya seandainya kita dalam posisi terburu-buru? Di media online yang harus cepat, untuk hal tertentu, mungkin bisa dicari generik-nya kalau belum dapat info persisnya. Misalnya, pejabat di Dinas Perhubungan kalau belum tahun jabatan persisnya, tinggal di Kelurahan Rawamangun, berkantor di Kawasan Jalan Sudirman, tinggal di salah satu apartemen di Jalan Thamrin.

Syaratnya, kalau sudah didapat keterangan intinya, data harus segera diperbaiki, di-update di berita berikutnya. Hal seperti ini dapat digunakan untuk menghindari kesalahan dan juga menghindari somasi.

Bukan hanya di berita, karya jurnalistik berupa opini pun dituntut untuk akurat. Jangan dianggap mentang-mentang pendapat pribadi, boleh salah. Sama saja untuk straight news, feature, data dan fakta harus benar. Kalau dilanggar, orang yang merasa dirugikan berhak atas opini tandingan, dan harus diberikan tempat oleh redaksi. Tidak sekadar diberi tempat di surat pembaca, misalnya.***

Maka kalau kita wartawan, entah menjadi pimpinan ataupun editor, akurasi harus setiap saat ditekankan untuk difahami dan dijalankan. Kalau salah, bakal berkurang kualitas berita atau opini yang kita produksi. Boleh dibilang, tidak akurat sama dengan cacat.

Jadi kalau utuh sesuai kode nilainya 100, kalau tidak akurat bukan hanya menjadi 99 atau 90, tetapi bisa menjadi nol. Tidak berharga. Itulah nilai dari akurasi.

Wallahu a’lam bhisawab

Ciputat

30 Mei 2024

Berita Terkait

Wijayanto Samirin, Analisis Pasca Pemilu: Momen Penentu Bagi Indonesia
Peran Pendidikan Politik Harus Mulai Diseriusi
AWK Berkelit Kasus Penutup Kepala itu Topi
Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH.,MH: UKW dan KKNI, Apa yang Membedakan?
Penyebab dan Dampak Konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023
Tumpang Tindih UU No.37/2004 tentang PKPU dan Kepailitan dengan Hak Eksekutorial
Bongkar Transaksi 300 T, Romo Benny Sebut Mahfud MD Gunakan Politik Ilahi
Penegakan Hukum yang Bermasalah di Indonesia

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 19:16 WIB

Selamat buat Bang Haekal yang dinobatkan sebagai Abang Favorit Jakarta Pusat 2024

Sabtu, 13 Juli 2024 - 19:33 WIB

Dhany Sukma : Pemilihan Abnon Salah Satu Upaya Apresiasi dan Lestarikan Budaya Betawi.

Sabtu, 13 Juli 2024 - 19:24 WIB

Haji Sarmilih.SH Ketua DPD Forkabi Jakbar Buka Musran Kecamatan Kembangan

Jumat, 12 Juli 2024 - 20:37 WIB

Posko Relawan Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Kosong Resmi Dioperasionalkan

Jumat, 12 Juli 2024 - 20:07 WIB

PHK Sepihak, CRI Diduga Mempekerjakan TKA Tidak Sesuai Peraturan

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:06 WIB

Tonil Kampung Ikan Menambah Tontonan Bernuansa Komedi

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:36 WIB

Hijaukan Lingkungan Warga Cempaka Putih Tanam Pohon dan Jalan Sehat Bersama

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:42 WIB

Pameran Flora dan Fauna Jakarta 2024 Dihadiri Ribuan orang walau Gerismis

Berita Terbaru

Puluhan guru swasta Kemenag gelar unjuk rasa imbas dari tidak adanya Kouta PPPK. (Foto: Istimewa)

Pendidikan

Imbas Tak Ada Kouta PPPK, Guru Swasta Kemenag Gelar Unjuk Rasa

Minggu, 14 Jul 2024 - 13:25 WIB

PT Ken Raya Indonesia (KRI) usai membuka resmi dan pemotongan tumpeng cabang ketiganya bernama Toko Ken. (Foto: dok.Ifakta.co/Za)

Ekonomi & Bisnis

Grand Opening Toko Ken, Distributor Resmi Kusen Aluminium YKK AP

Minggu, 14 Jul 2024 - 10:21 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca