DPR Dukung Langkah Kementerian PANRB soal Penyederhanaan Birokrasi

- Jurnalis

Selasa, 21 Januari 2020 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, Jakarta – Komisi II DPR RI mendukung langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang akan menyederhanakan birokrasi. Namun PANRB memastikan akan tetap berupaya memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Pada kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan jabatan eselon III dan IV, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

“Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya agar tidak mengurangi penghasilan ASN,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo selaku pimpinan rapat.

Dijelaskan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, penataan negara besar seperti Indonesia perlu proses panjang yang dimulai dengan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan jabatan eselon dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.

“Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian, dan pensiun. Kesejahteraan juga kami pikirkan,” tegas Menteri Tjahjo.

Salah satu upaya Kementerian PANRB dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah dengan mematangkan sistem penggajian dan pensiun yang baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Kebijakan yang diambil oleh Kementerian PANRB dijalankan sesuai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah melalui penyederhanaan eselon III dan IV di Kementerian PANRB sebagai pilot project.

“Tidak ada yang menyimpang. Di internal Kementerian PANRB, penyederhanaan jabatan sudah selesai dengan menyetarakan 141 pejabat eselon III dan IV ke jabatan fungsional,” ungkap Menteri Tjahjo.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengimbau Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi tersebut. Amanat ini diberikan untuk menghindari ego sektoral masing-masing kementerian.

Reformasi birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia menjadi dua hal penting yang berusaha dijabarkan oleh instansi paguyuban Kementerian PANRB. Instansi paguyuban tersebut terdiri dari Kementerian PANRB, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI.

Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

“Nanti akan ditata secara prinsip untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan mempercepat birokrasi,” pungkas Menteri Tjahjo. (ham)

Baca juga :  Pemerintah Dukung Kapabilitas IKM Lewat Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri

Berita Terkait

Didesak Dewan Pers, Presiden Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Right
AHY Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN Gantikan Hadi Tjahjanto Hari Ini
Hadiri Puncak HPN 2024, Jokowi Titipkan Dua Pesan Kepada Insan Pers Indonesia
Ketum PP IKWI: Rendahnya Pendidikan Jadi Faktor Utama KDRT
Polri Minta Masyarakat Tak Sebar Hoax, Tegaskan Netral di Pemilu 2024
Link Twibbon ifakta.co HPN 2024, Silahkan Download Gratis!
Kemnaker Selenggarakan Naker Fest 2024 Sasar Generasi Z dan Milenial
KAMMI, IMM dan PB SEMMI Nilai Pernyataan Kapolri Tunjukkan Semangat Kebangsaan

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:12 WIB

Polri Bekerjasama dengan Imigrasi Tangkap DPO Interpol WN Jepang di Batam

Rabu, 21 Februari 2024 - 10:46 WIB

Ancam-Peras Pelanggannya Rp 3 M, Seorang Terapis SPA Jalani Sidang di PN Denpasar

Selasa, 13 Februari 2024 - 18:34 WIB

Babak Baru Dugaan Korupsi di KPP Palembang Diungkap Kuasa Hukum Wajib Pajak

Jumat, 9 Februari 2024 - 15:06 WIB

Polres Bekasi Sikat Habis Kartel Pengedar Pil Koplo di Wilayahnya

Jumat, 2 Februari 2024 - 15:13 WIB

Sidang Dugaan Pemutusan Kontrak Perjanjian Sepihak di PN Jakpus, Hadirkan Saksi Ahli Hukum Perdata

Kamis, 1 Februari 2024 - 10:50 WIB

Polrestabes Surabaya Amankan Dua Pria Diduga Pengedar Narkoba

Selasa, 30 Januari 2024 - 11:41 WIB

Ditlantas Polda Jatim bersama Komunitas Otomotif Deklarasikan Zero Knalpot Tidak Sesuai Spektek

Minggu, 28 Januari 2024 - 15:07 WIB

Polri Tangkap 2 Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca