Komisi IX DPR RI Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

- Jurnalis

Sabtu, 7 September 2019 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan diakhiri dengan serangkaian rekomendasi dan aksi yang disepakati, sehingga diharapkan menjadi kado perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan JKN. Selain itu diharapkan buku ini menjadi milestone dan pengingat semua pihak untuk menjaga kesinambungan program JKN.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat peluncuran buku yang merupakan out put dari serangkaian pertemuan seluruh pemangku kepentingan JKN yang dilakukan sepanjang tahun 2018. Serta menjadi hasil rapat Komisi IX DPR RI dengan pemerintah hingga bulan Mei tahun 2019. Acara berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2019), dengan dihadiri Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Buku ini sebenarnya disusun sudah sejak satu tahun yang lalu, mestinya keluar pada awal tahun 2019 kemarin. Namun saat itu banyak hiruk pikuk dan kesibukan menjelang Pemilu serentak April 2019 lalu. Hingga baru hari ini kami bisa me-launching buku putih ini. Dikatakan putih, karena dalam buku ini tidak ada kepentingan apapun, murni untuk memperbaiki sistem JKN yang pada akhirnya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Terutama masyarakat yang tidak mampu,” papar Dede.

Dijelaskan Dede, permasalahan defisit anggaran BPJS yang disusul dengan usulan kenaikan iuran atau premi BPJS yang belakangan mencuat, merupakan satu dari sekian banyak permasalahan dari sistem JKN negeri ini. Pasalnya permasalahan itu sudah dapat diperkirakan sejak dimulai adanya penggolongan penyakit (Ina-CBG’s), perhitungan aktuaria, konsep pelayanan yang baik, dan tanggung jawab sosial (dalam hal ini ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab masyarakat).

Sehingga seolah-olah menaikan iuran atau premi menjadi opsi utama, yang tidak harus disertai oleh perbaikan sistem. Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai diperlukan pemikiran dan terobosan khusus secara sistemik untuk memikirkan strategi keberlanjutan program JKN, dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

“Di buku ini berisikan tentang ruang-ruang perbaikan untuk JKN. Ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Komisi IX DPR kepada masyarakat Indonesia dengan harapan bahwa Komisi IX DPR dapat berkontribusi aktif memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan pada umumnya, dan presiden RI khususnya. Dalam rangka mencari solusi bersama terhadap permasalahan JKN, demi menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam buku ini juga disajikan matrik risalah masalah dan rekomendasi yang dihasilkan yang pembahasannya terpusat dalam beberapa klaster permasalahan termasuk pendanaan JKN, kepesertaan dan kualitas pelayanan JKN.

Dijelaskan Prof. Budi HIdayat selaku penulis buku ini, rekomendasi utama dalam buku ini berupa perbaikan sistem JKN di seluruh aspek pelaksasnaannya, serta perbaikan manajemen pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sebagai pengelola JKN sebagaimana tertuang dalam Undang-undang BPJS.

Sementara rekomendasi masalah pendanaan JKN adalah pemerintah bersama DPR RI harus melakukan pengarusutamaan sekotor kesehatan sebagai sebuah investasi yang harus dibangun dimana hal ini sangat terkait dengan politik anggaran. (dprri/amy)

Baca juga :  Pemerintah Dukung Kapabilitas IKM Lewat Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri

Berita Terkait

H.Ahmad Ruslan Anggota DPRD DKI Laksanakan Sosialisasi Perda Pelestarian Budaya Betawi
Pasangan Mu’Min Nomor Urut 1, HRD Siap Kerja Keras
50 Anggota Baru DPRD Kabupaten Nganjuk Resmi Dilantik Menjadi Anggota Parlemen
Era Baru Kota Bekasi, 50 Anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 DIlantik
Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda
Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP

Berita Terkait

Jumat, 1 November 2024 - 13:22 WIB

H.Ahmad Ruslan Anggota DPRD DKI Laksanakan Sosialisasi Perda Pelestarian Budaya Betawi

Rabu, 25 September 2024 - 20:52 WIB

Pasangan Mu’Min Nomor Urut 1, HRD Siap Kerja Keras

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 23:57 WIB

50 Anggota Baru DPRD Kabupaten Nganjuk Resmi Dilantik Menjadi Anggota Parlemen

Senin, 26 Agustus 2024 - 18:43 WIB

Era Baru Kota Bekasi, 50 Anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 DIlantik

Selasa, 19 Maret 2024 - 14:03 WIB

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda

Berita Terbaru

Oplus_131072

Berita Daerah

Dinas Kominfo Prabumulih Jadi Sorotan Terkesan Kangkangi Aturan

Senin, 12 Mei 2025 - 09:57 WIB