Komisi IX DPR RI Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

- Jurnalis

Sabtu, 7 September 2019 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan diakhiri dengan serangkaian rekomendasi dan aksi yang disepakati, sehingga diharapkan menjadi kado perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan JKN. Selain itu diharapkan buku ini menjadi milestone dan pengingat semua pihak untuk menjaga kesinambungan program JKN.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat peluncuran buku yang merupakan out put dari serangkaian pertemuan seluruh pemangku kepentingan JKN yang dilakukan sepanjang tahun 2018. Serta menjadi hasil rapat Komisi IX DPR RI dengan pemerintah hingga bulan Mei tahun 2019. Acara berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2019), dengan dihadiri Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Buku ini sebenarnya disusun sudah sejak satu tahun yang lalu, mestinya keluar pada awal tahun 2019 kemarin. Namun saat itu banyak hiruk pikuk dan kesibukan menjelang Pemilu serentak April 2019 lalu. Hingga baru hari ini kami bisa me-launching buku putih ini. Dikatakan putih, karena dalam buku ini tidak ada kepentingan apapun, murni untuk memperbaiki sistem JKN yang pada akhirnya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Terutama masyarakat yang tidak mampu,” papar Dede.

Dijelaskan Dede, permasalahan defisit anggaran BPJS yang disusul dengan usulan kenaikan iuran atau premi BPJS yang belakangan mencuat, merupakan satu dari sekian banyak permasalahan dari sistem JKN negeri ini. Pasalnya permasalahan itu sudah dapat diperkirakan sejak dimulai adanya penggolongan penyakit (Ina-CBG’s), perhitungan aktuaria, konsep pelayanan yang baik, dan tanggung jawab sosial (dalam hal ini ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab masyarakat).

Sehingga seolah-olah menaikan iuran atau premi menjadi opsi utama, yang tidak harus disertai oleh perbaikan sistem. Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai diperlukan pemikiran dan terobosan khusus secara sistemik untuk memikirkan strategi keberlanjutan program JKN, dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

“Di buku ini berisikan tentang ruang-ruang perbaikan untuk JKN. Ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Komisi IX DPR kepada masyarakat Indonesia dengan harapan bahwa Komisi IX DPR dapat berkontribusi aktif memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan pada umumnya, dan presiden RI khususnya. Dalam rangka mencari solusi bersama terhadap permasalahan JKN, demi menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam buku ini juga disajikan matrik risalah masalah dan rekomendasi yang dihasilkan yang pembahasannya terpusat dalam beberapa klaster permasalahan termasuk pendanaan JKN, kepesertaan dan kualitas pelayanan JKN.

Dijelaskan Prof. Budi HIdayat selaku penulis buku ini, rekomendasi utama dalam buku ini berupa perbaikan sistem JKN di seluruh aspek pelaksasnaannya, serta perbaikan manajemen pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sebagai pengelola JKN sebagaimana tertuang dalam Undang-undang BPJS.

Sementara rekomendasi masalah pendanaan JKN adalah pemerintah bersama DPR RI harus melakukan pengarusutamaan sekotor kesehatan sebagai sebuah investasi yang harus dibangun dimana hal ini sangat terkait dengan politik anggaran. (dprri/amy)

Baca juga :  Pemerintah Dukung Kapabilitas IKM Lewat Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri

Berita Terkait

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda
Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Deteksi Dini Terhadap Virus Polio
Ratusan Warga Sudimara Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Perumahan Pedurenan Villa
Dibawah Rintik Gerimis Ratusan Warga Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Kelurahan Sudimara
Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih.SH Resah dengan Keadaan Pertanahan di Wilayah Tangerang

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 09:38 WIB

Tiga Perwira TNI AD Raih Cumlaude Gelar Doktor di Universitas Gajah Mada

Kamis, 25 April 2024 - 09:14 WIB

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Rabu, 24 April 2024 - 18:31 WIB

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal Kategori Terbaik se-Indonesia

Rabu, 24 April 2024 - 17:25 WIB

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 April 2024 - 17:15 WIB

Wakili Dandim Kasdim Tigaraksa Pimpin Apel PAM RI1

Rabu, 24 April 2024 - 17:05 WIB

Tono Darussalam Ketua MPC PP Kota Tangerang : Aset Pemkab Ratusan Milyar Terbengkalai dan Kumuh

Rabu, 24 April 2024 - 15:55 WIB

Sadis, Tante Kandung Habisi Nyawa Bocah 7 Tahun

Selasa, 23 April 2024 - 21:03 WIB

Lewat Perwal No.47 Tahun 2019, Senjata Pemkot Tangsel Berantas Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Berita Terbaru

Regional

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Kamis, 25 Apr 2024 - 09:14 WIB

Regional

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 Apr 2024 - 17:25 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca