JAKARTA, ifakta.co – Tim kuasa hukum korporasi Duta Palma Group mempertanyakan dasar tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang terkait kegiatan perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang 2004–2022. Keberatan itu disampaikan melalui kuasa hukum Rinto Maha, yang menyoroti penghitungan kerugian negara dan kaitannya dengan perkara sebelumnya.

Menurut Rinto, kegiatan usaha perkebunan yang menjadi objek penuntutan korporasi sebelumnya juga diperiksa dalam perkara pidana Surya Darmadi. Ia merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023.

Dalam putusan tersebut, menurut kuasa hukum, uang pengganti ditetapkan sebesar Rp2,238 triliun, sedangkan pembebanan kerugian perekonomian negara sekitar Rp39,75 triliun yang sebelumnya diputus pengadilan tingkat pertama dihapuskan. Rinto menyebut tuntutan korporasi kini memuat kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun dengan total denda dan uang pengganti mencapai Rp81,8 triliun.

“Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama. Penuntut umum wajib membuktikan bahwa tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya,” ujar Rinto.

Rinto juga menyatakan penghitungan kerugian perekonomian negara harus didasarkan pada kerugian nyata, bukan semata asumsi atau proyeksi. Ia mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang membahas pembuktian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga unsur kerugian negara tidak lagi cukup dibuktikan berdasarkan kemungkinan kerugian (potential loss), tetapi harus berupa kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss). Konsekuensi konstitusionalnya, setiap konstruksi kerugian negara, termasuk kerugian perekonomian negara, harus dibuktikan secara objektif berdasarkan kerugian yang nyata, terukur, dan memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana,” ujar Rinto.

Keberatan berikutnya menyangkut kewenangan penghitungan kerugian negara. Kuasa hukum berpendapat ketentuan Pasal 603 KUHP mengharuskan penggunaan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak terdakwa yang masih perlu dinilai dalam proses persidangan.

Rinto kemudian menyoroti perbedaan antara pelanggaran administrasi perizinan kawasan hutan dan tindak pidana korupsi. Ia merujuk Pasal 110A dan 110B dalam pengaturan yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja serta Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah.

“Karena itu, dugaan pelanggaran perizinan tidak dapat dengan sendirinya dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi tanpa pembuktian perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana,” ujarnya.

Pernyataan kuasa hukum itu merupakan tanggapan atas tuntutan penuntut umum, bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penilaian akhir atas unsur pidana, besaran kerugian, dan keberatan terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan pembuktian di persidangan.

(cin/wal)