JAKARTA, ifakta.co – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan telah memperoleh fakta dan alat bukti baru dalam penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut berasal dari sejumlah kegiatan penyidikan, termasuk penggeledahan rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso yang disebut digunakan sebagai posko.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan bukti yang dihimpun penyidik tidak terbatas pada hasil penggeledahan di satu lokasi. Kepolisian masih menelaah seluruh temuan untuk mengetahui hubungan antara barang bukti, peristiwa, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Fakta dan bukti baru tidak hanya dari penggeledahan itu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/11).

Penjelasan tersebut merupakan perkembangan setelah penggeledahan posko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah itu dikaitkan dengan Eko Hadi, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang juga terseret perkara penyadapan ilegal.

Penyidik berencana memaparkan temuan tersebut dalam gelar perkara bersama unsur pengawasan internal kepolisian dan pihak eksternal. Pesertanya mencakup Propam, Itwasum, Biro Wassidik, Kompolnas, serta saksi ahli yang diminta memberikan pandangan sesuai keahlian masing-masing.

Susatyo menjelaskan forum itu dibutuhkan untuk memastikan langkah penyidikan mengikuti aturan yang berlaku. Penilaian atas bukti menjadi bagian dari upaya membangun konstruksi perkara sebelum penyidik mengambil keputusan hukum berikutnya.

“Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yg telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tuturnya.

Perkara dugaan makar ini berkaitan dengan pengungkapan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara penyadapan, penyidik sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi atau mantan perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri yang juga Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempat nama tersebut disebut dalam penyidikan tindak pidana penyadapan, yang proses hukumnya berbeda dari penentuan tersangka dugaan makar.

Penyidik menerapkan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara penyadapan. Menurut keterangan sebelumnya, tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet tidak menjalani penahanan di lokasi tersebut.

Polisi juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Dalam temuan awal, pihak yang diduga menjadi korban meliputi sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Eko Hadi dan Ahrie Sonta telah menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Bareskrim menyatakan hasil pemeriksaan bukti dan gelar perkara akan menjadi dasar pendalaman siapa saja yang terkait dengan dugaan makar.

(cin/wal)