JAKARTA, ifakta.co – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta jajarannya mengevaluasi penyuluh pertanian yang tidak aktif mendampingi petani. Instruksi tersebut muncul setelah mahasiswa mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk dan bantuan pertanian saat kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Rabu (18/11/2026).
Seorang mahasiswa asal Minahasa Tenggara menyampaikan bahwa sebagian petani di daerahnya mulai meninggalkan usaha tani padi. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan sulitnya memperoleh pupuk, terbatasnya akses bantuan, dan kurangnya pendampingan petugas penyuluh.
Amran menegaskan penyuluh harus hadir di lapangan untuk membantu menyelesaikan persoalan petani. Ia meminta pemeriksaan terhadap petugas yang tidak menjalankan kewajibannya dan membuka kemungkinan pencabutan surat keputusan penugasan.
“Coba cek penyuluh siapa di sana. Kalau dia tidak turun, cabut SK-nya. Kita ini sebagai pembantu rakyat. Saya adalah pembantu, bukan pemimpin. Kami melayani rakyat. Kami tidak akan biarkan petani dizalimi, orang miskin dizalimi. Kami terdepan,” kata Amran.
Selain evaluasi penyuluh, Menteri Pertanian menjanjikan tindak lanjut atas kebutuhan pupuk yang dikeluhkan. Ia menawarkan bantuan pupuk gratis untuk lahan seluas tiga hektare dan meminta jajarannya memastikan bantuan itu sampai dalam dua hari.
“Saya kasih kamu pupuk gratis. Tiga hektare. Dua hari harus sampai. Kalau tidak sampai, lapor ke ajudan saya,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan mahasiswa asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Mahasiswa tersebut menyoroti distribusi pupuk yang belum menjangkau petani dan persoalan irigasi. Amran meminta masalah itu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar dapat segera ditangani.
Di luar pembahasan kebutuhan petani, Amran menawarkan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha pertanian. Menurut dia, pemerintah dapat membantu pengolahan lahan, penyediaan benih, dan pupuk untuk mendukung kegiatan usaha produktif.
Salah satu program yang disebut ialah pengembangan penanaman kelapa seluas 20 ribu hektare di Sulawesi Utara, dengan anggaran sekitar Rp300 miliar. Amran mengajak mahasiswa yang memiliki atau berminat mengelola lahan untuk memanfaatkan peluang tersebut.
“Anak-anakku yang punya lahan, yang tadi mau berbisnis, silakan siapkan lahannya. Minta bibit gratis, tanam sendiri, dibiayai oleh negara. Jadi pengolahan tanah, bibit, pupuknya dibiayai oleh negara,” tuturnya.
Amran juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan mengoordinasikan mahasiswa yang tertarik mengembangkan kelapa dan kakao. Ia menilai perguruan tinggi memiliki kemampuan riset yang perlu dihubungkan dengan kebutuhan pasar.
“Kalau mau lompat secara eksponensial, temukan ide baru. Ide-ide baru, gagasan baru, inovasi baru ada di kampus. Persoalannya, dia tidak berlanjut, hanya masuk di lab, selesai di lab. Dia tidak berlanjut ke pasar. Itu masalah besarnya,” katanya.
Menurut Amran, pelayanan penyuluh, distribusi pupuk, dan bantuan usaha harus memberi manfaat nyata bagi petani. Ia juga mendorong mahasiswa mengubah gagasan akademis menjadi kegiatan ekonomi yang membuka kesempatan kerja.
(sib/lex)





























