BANYUMAS, ifakta.co – Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus berlangsung di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah daerah mengandalkan program Sengkuyung untuk menelusuri kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak.
Sebagai bagian dari evaluasi program tersebut, empat kecamatan di Banyumas mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka mendukung gerakan Jateng Bebas Pajak. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kecamatan Ajibarang pada Rabu (18/11).
Empat kecamatan yang terlibat meliputi Pekuncen, Ajibarang, Gumelar, dan Cilongok. Melalui kegiatan ini, pemerintah mengevaluasi perkembangan pendataan objek pajak sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat pembayaran tunggakan.
Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Purwokerto, Erry Raharjono, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa program Sengkuyung mengandalkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas.
Program tersebut menyasar pemilik kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Petugas mendatangi langsung objek pajak untuk memastikan keberadaan kendaraan sekaligus mendorong pemiliknya menyelesaikan tunggakan.
Berdasarkan data yang pemerintah paparkan dalam kegiatan monev, Banyumas memiliki 70.252 objek tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun berjalan 2026.
Dari total tersebut, petugas berhasil mendata 15.277 objek atau sekitar 21,74 persen. Sementara itu, pembayaran piutang pajak telah mencapai 10.889 objek atau setara 15,50 persen dari keseluruhan tunggakan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa program Sengkuyung mulai mendorong masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Namun, pemerintah masih perlu memperluas jangkauan pendataan karena sebagian besar objek tunggakan belum masuk dalam hasil pendataan.
Erry menilai pendekatan langsung kepada pemilik kendaraan cukup efektif. Sejak program mulai berjalan pada September 2026, petugas telah menjangkau ribuan objek pajak dan mendorong sebagian pemilik kendaraan melakukan pembayaran.
“Ketika kita melihat efektivitas dari Sengkuyung, sangat efektif. Dari 70.000 ini, kita mulai pada bulan September dan sudah berhasil melakukan pendataan sebanyak 15.000 objek. Dari 15.000 ini yang datang membayar tunggakan 10.000 objek,” kata Erry.
Pendataan Gunakan Aplikasi, Petugas Hadapi Sejumlah Kendala
Untuk mempercepat proses pendataan, pemerintah memanfaatkan aplikasi Sengkuyung Mobile. Petugas bekerja sama dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi kendaraan yang masuk dalam daftar tunggakan.
Dalam pelaksanaannya, setiap petugas memiliki target pendataan sekitar 13 hingga 15 objek pajak per hari. Target tersebut menjadi acuan agar petugas dapat menjangkau lebih banyak pemilik kendaraan dalam waktu yang tersedia.
Selain menyediakan aplikasi, pemerintah juga memberikan dukungan operasional berupa anggaran perjalanan dinas dalam kota. Setiap petugas memperoleh anggaran sekitar Rp75.000 per hari untuk menunjang kegiatan pendataan di lapangan.
Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya berkaitan dengan kelengkapan informasi kendaraan dalam aplikasi Sengkuyung Mobile.
Erry menjelaskan bahwa beberapa data kendaraan belum memuat informasi secara lengkap. Salah satu informasi yang petugas butuhkan ialah warna kendaraan. Keterangan tersebut dapat membantu petugas mencocokkan data administrasi dengan kondisi kendaraan yang mereka temukan di lapangan.
Selain persoalan kelengkapan data, aplikasi terkadang mengalami kendala akses. Tingginya jumlah pengguna dari berbagai wilayah di Jawa Tengah membuat proses pengunggahan informasi tidak selalu berjalan lancar.
Kendala lainnya muncul dari respons sebagian masyarakat terhadap kegiatan pendataan. Beberapa warga masih menunjukkan penolakan ketika perangkat desa mendatangi rumah atau lingkungan mereka untuk memeriksa informasi kendaraan.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan program Sengkuyung. Petugas tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga perlu menjelaskan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bagi pembangunan daerah.
Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat turut menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Erry mengatakan pihaknya akan menyampaikan seluruh temuan selama kegiatan monev kepada pemerintah pusat. Inventarisasi masalah tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan sistem, terutama terkait kelengkapan informasi kendaraan dan kelancaran penggunaan aplikasi.
“Kita akan melaporkan inventarisasi permasalahan yang muncul dalam monitoring dan evaluasi ini ke pusat sebagai bahan perbaikan aplikasi. Kita juga akan terus mendorong teman-teman di pemerintah desa agar penanganan tunggakan ini lebih masif,” ujarnya.
Selain memperbaiki aplikasi, pemerintah akan melanjutkan pembaruan data secara berkala setiap bulan. Keterlibatan pemerintah desa juga menjadi perhatian agar petugas dapat menjangkau lebih banyak objek tunggakan.
(naf/lex)



































