JAKARTA, ifakta.co – Desakan masyarakat agar dokumen pendidikan anggota DPR diperiksa kembali mendapat tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian. Ia menilai urusan verifikasi ijazah dalam proses pencalonan berada pada kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara dorongan verifikasi dokumen perlu ditempatkan dalam mekanisme yang berlaku, termasuk persoalan syarat pendidikan peserta pemilu.

Petisi yang beredar melalui Change.org meminta audit atau pemeriksaan ulang keabsahan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR yang masih menjabat. Permintaan tersebut muncul bersamaan dengan sorotan masyarakat terhadap transparansi rekam jejak pejabat publik.

Lalu Hadrian menyatakan bahwa proses pemeriksaan dokumen pendidikan sebagai persyaratan pencalonan merupakan bagian dari kewenangan penyelenggara pemilu.

“Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lalu saat dihubungi, Selasa (17/11).

Politikus PKB itu mengatakan dirinya memahami adanya desakan masyarakat. Menurut dia, anggota DPR merupakan pejabat publik yang dituntut terbuka mengenai latar belakang pendidikan dan perjalanan karier mereka.

Komisi X, yang membidangi pendidikan, pada prinsipnya mendukung keterbukaan informasi mengenai keabsahan ijazah. Namun, pelaksanaan pemeriksaan tetap harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.

“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar Lalu.

Menurut Lalu, persyaratan pendidikan merupakan salah satu bagian administrasi pencalonan anggota DPR. Dokumen ijazah menjadi salah satu berkas yang digunakan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen, lanjut dia, berlangsung dalam tahapan yang ditangani KPU. Karena itu, pertanyaan mengenai pelaksanaan verifikasi dinilai sebaiknya diajukan kepada lembaga penyelenggara pemilu.

“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ujar politikus PKB itu.

Petisi tersebut diinisiasi oleh seseorang bernama Farida Octavia. Berdasarkan pengamatan yang dilaporkan pada Selasa (17/11) pukul 14.29 WIB, jumlah dukungan yang tercatat mencapai 22.098 tanda tangan.

Jumlah tersebut menggambarkan dukungan pada waktu pencatatan, bukan angka final. Perolehan tanda tangan dapat berubah seiring kelanjutan penyebaran petisi di platform tersebut.

Dalam petisinya, Farida menilai keterbukaan data pendidikan penting bagi kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif. Ia meminta pimpinan DPR membuka rekam jejak serta dokumen ijazah para anggota dewan, sejak pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.

Selain itu, petisi meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara transparan dan independen. Anggota DPR juga didorong secara sukarela memperlihatkan dokumen pendidikan untuk memperkuat akuntabilitas publik.

Hingga keterangan Komisi X disampaikan, tanggapan resmi KPU atas usulan audit menyeluruh tersebut belum tercantum dalam laporan. Petisi merupakan permintaan masyarakat dan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan untuk membuka atau mengaudit seluruh dokumen.

(rom/mby)