JAKARTA, ifakta.co – DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi usul inisiatif lembaga tersebut, Selasa (17/11/2026). Salah satu materi yang diatur ialah mekanisme pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat, dengan tetap memperhatikan masukan publik dan ketentuan proses legislasi.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rancangan itu sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Keahlian DPR.
Pengusulan regulasi tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Putusan yang berkaitan dengan revisi UU TNI tersebut menjadi dasar pembahasan aturan tersendiri mengenai tata cara membentuk undang-undang.
Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat menjadi bagian dari proses legislasi yang akan diatur lebih khusus.
“Nah, di sini pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat itu adalah bagian dari prosedur pembentukan undang-undang,” kata Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono dalam rapat perdana RUU tersebut di Baleg DPR, pada Selasa (3/11).
Rancangan undang-undang itu disiapkan dengan 12 bab dan 92 pasal. Sebanyak 71 pasal merupakan materi baru, sedangkan 21 pasal mengambil materi dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bayu menguraikan enam kondisi yang memungkinkan jalur cepat digunakan. Kondisi pertama adalah kebutuhan pengesahan perjanjian internasional tertentu yang mendesak untuk segera diberlakukan.
Kedua, rancangan diperlukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan tenggat perubahan atau penggantian undang-undang.
Kondisi ketiga menyangkut perubahan terbatas terhadap materi muatan undang-undang. Keempat, prosedur cepat dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan teknis dalam penulisan aturan.
Kelima, mekanisme itu dapat diterapkan untuk mengubah lampiran undang-undang. Keenam, terdapat keadaan tertentu yang memperlihatkan urgensi pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat.
Selain dasar penerapan tersebut, rancangan memuat batasan yang harus dipenuhi. Salah satunya berkaitan dengan situasi darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional yang menuntut penanganan tertentu.
Pembentukan aturan juga tetap harus memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, kejelasan rumusan, serta asas dapat dilaksanakan. Ketentuan itu dimaksudkan agar percepatan tidak menghilangkan unsur penting pembentukan peraturan.
Keterlibatan publik secara proporsional, ketersediaan kajian naskah akademik yang memadai, dan pengambilan keputusan secara konstitusional turut menjadi batasan dalam rancangan tersebut.
Jika kelak disahkan menjadi undang-undang, RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang direncanakan menjadi rujukan utama pembentukan UU. Adapun UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dipertahankan untuk mengatur pembentukan peraturan pada tingkat di bawahnya.
Persetujuan sebagai usul inisiatif DPR belum berarti rancangan tersebut telah berlaku sebagai undang-undang. Pembahasan dan persetujuan lebih lanjut masih diperlukan sesuai mekanisme ketatanegaraan.
(rom/mby)



























