JAKARTA, ifakta.co – Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang itu berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan informasi jadwal tersebut kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026). Namun, institusi kepolisian belum membeberkan hari dan tanggal persidangan secara rinci.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).
Selain waktu pelaksanaan, susunan majelis yang akan memeriksa perkara etik tersebut juga belum dijelaskan kepada publik. Polri menyatakan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah jadwal ditetapkan.
“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tuturnya.
Rencana pemeriksaan etik tersebut menjadi perkembangan lanjutan dari pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik Bareskrim sebelumnya telah mengumumkan empat tersangka dalam perkara yang sama.
Selain Listyo Sigit Prabowo, polisi menetapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Keempatnya disebut memiliki keterkaitan dengan dugaan kegiatan penyadapan yang menjadi objek penyidikan.
Dalam perkara pidana, aparat menyebut para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan penerapan pasal sesuai hasil penyidikan.
Tiga orang tersangka selain Slamet Uliandi sebelumnya dilaporkan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Status penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara pidana yang terpisah dari pemeriksaan kode etik.
Polri juga menyampaikan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Aparat tengah mendalami informasi mengenai kemungkinan korban lain dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat.
Sejalan dengan perkara itu, kepolisian mengusut dugaan tindak pidana makar melalui penyelidikan tersendiri. Pendalaman pidana makar memerlukan pembuktian yang berbeda dari dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.
Di bidang etik, pemeriksaan terhadap perwira lain juga telah berjalan. Ahrie Sonta Nasution disebut telah menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat setelah proses etik internal kepolisian.
Sidang terhadap Listyo pada pekan depan akan menjadi bagian lain dari mekanisme pertanggungjawaban profesi. Pemeriksaan etik tidak identik dengan putusan pengadilan pidana karena kedua proses memiliki ruang lingkup dan prosedur berbeda.
Hingga pengumuman pada Selasa tersebut, belum ada informasi mengenai susunan majelis sidang ataupun waktu pasti pelaksanaan KKEP. Publik masih menunggu keterangan resmi Polri mengenai tahapan pemeriksaan berikutnya.
(cin/wal)






























