JAKARTA, ifakta.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudyono, pihak swasta yang pernah menjadi staf Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Anwar Saddad. Penahanan dilakukan pada Senin (16/11/2026) terkait penyidikan dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penahanan Bagus berlangsung selama 20 hari pertama, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. Ia ditempatkan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Anwar Saddad juga telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut, tetapi belum ditahan.

“Bahwa kemudian pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Sdr. BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Taufik dalam konferensi pers.

Penyidik menguraikan dugaan praktik pengumpulan imbalan atau komitmen fee dari alokasi hibah yang disusun untuk anggota DPRD. Dalam proses penganggaran, Sekretariat DPRD Jawa Timur merekap usulan serta besaran alokasi dana hibah dari masing-masing legislator.

KPK menduga Anwar memperoleh alokasi hibah senilai Rp291,5 miliar dalam empat tahun, terdiri dari Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, serta Rp83,7 miliar pada 2022.

Menurut penyidik, Anwar diduga meminta komitmen fee dari koordinator lapangan maupun pihak yang mengajukan pergeseran alokasi hibah. Koordinator yang bersedia kemudian mengajukan proposal melalui pokmas atau lembaga yang digunakan sebagai penerima program.

“Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD,” kata Taufik.

Bagus diduga berperan menghubungkan koordinator lapangan dengan Anwar, memeriksa kelengkapan usulan pekerjaan, mengoordinasikan pembayaran, mengelola uang, serta mencatat penerimaan dan pengeluaran terkait dana tersebut.

KPK mengungkap tiga pola penyerahan uang: pembayaran langsung kepada Anwar, penyerahan tunai atau transfer melalui Bagus, dan pembayaran kebutuhan pribadi Anwar oleh pihak terkait.

“Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah ‘jatah’ dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 persen sampai 25 persen,” ujar Taufik.

Sepanjang 2019–2022, KPK menduga komitmen fee yang diterima mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar disebut untuk Anwar, sedangkan Bagus memperoleh Rp1,26 miliar.

Penyidik juga menyebut adanya pemotongan tambahan pada dana yang sudah dicairkan kepada pokmas. Akibat rangkaian potongan, bagian anggaran yang benar-benar dipakai untuk program masyarakat diduga hanya berkisar 55 hingga 70 persen dari nilai awal.

Bagus dan Anwar disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penahanan terhadap Bagus tidak berarti kesalahan para tersangka telah dibuktikan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan dan proses pembuktian perkara masih berlangsung.

(may/lex)