JAKARTA, ifakta.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pemeriksaan pegawai terkait dugaan kebocoran dokumen penyidikan perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan dilakukan melalui unsur pengawasan internal lembaga antirasuah.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein Bagus menyampaikan bahwa Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan kegiatan untuk menelusuri informasi dugaan kebocoran tersebut. Namun, ia belum mengungkap jumlah pegawai yang dimintai keterangan maupun hasil pemeriksaannya.
“Bahwa memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11/2026) malam.
Menurut Taufik, proses pengawasan itu berkaitan dengan informasi yang ditemukan saat penyelidikan tertutup perkara di lingkungan ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa jajaran penyidikan menghormati kegiatan yang dilakukan kedua unsur pengawas.
“Dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” katanya.
KPK belum memaparkan dokumen apa yang diduga bocor, kapan kebocoran terjadi, maupun pihak yang diduga menerima dokumen. Karena itu, dugaan kebocoran belum dapat disamakan dengan temuan pelanggaran yang telah terbukti.
Di tengah pemeriksaan internal, penyidik tetap melanjutkan perkara pokok dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lain di kementerian tersebut. Pemeriksaan saksi dari jajaran kantor pertanahan juga terus dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa.
“Beberapa kegiatan-kegiatan ter-update yang dilakukan oleh teman-teman penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para kepala kantah-kantah di lingkungan ATR/BPN,” ujar Taufik.
Dalam perkara utama, KPK sudah menetapkan delapan tersangka. Mereka meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Perkara tersebut sebelumnya juga menyeret pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Hercules terkait pengurusan HGB. Pemeriksaan para saksi merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran uang dan peran setiap pihak.
Pemeriksaan saksi dalam perkara HGB dan penelusuran kebocoran dokumen berada pada jalur yang berbeda. KPK belum mengungkap apakah ada pegawai yang terbukti melanggar aturan internal berkaitan dengan pengelolaan informasi perkara.
Belum ada pula keterangan resmi tentang hasil akhir klarifikasi Dewas ataupun Inspektorat. Penyelidikan internal itu menjadi perkembangan baru ketika proses penyidikan perkara pokok masih berlangsung.
Dengan demikian, status delapan tersangka dalam perkara suap HGB tidak boleh dicampuradukkan dengan status pegawai yang tengah diperiksa terkait dugaan kebocoran berkas. KPK belum menyebut identitas pegawai yang menjadi subjek klarifikasi tersebut.
(sib/lex)


























