JAKARTA, ifakta.co – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menyita 44 objek tanah dan bangunan senilai sekitar Rp286,27 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi pembiayaan fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penyidik mengaitkan perkara ini dengan pembiayaan kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan dugaan korupsi yang turut menyoroti upaya pemulihan aset negara.
Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor Polri Kombes Yusuf Afandi mengatakan penyitaan berlangsung sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026). Menurutnya, aset tersebut diamankan selama penyidikan agar nilainya tidak hilang sebelum proses hukum selesai.
“Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp 286,27 miliar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).
Penyidik menemukan aset yang tersebar di sejumlah wilayah. Di Palembang, Sumatera Selatan, terdapat tiga bidang tanah yang ditaksir bernilai Rp3,93 miliar. Enam objek tanah dan bangunan lain berada di Prabumulih dengan nilai sekitar Rp7,08 miliar.
Sebaran terbesar berdasarkan jumlah objek berada di Ogan Ilir. Polisi menyita 29 aset di wilayah tersebut dengan taksiran nilai Rp13,25 miliar. Enam objek lainnya berada di sejumlah daerah yang berbeda.
“Enam objek lainnya berada di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Tangerang dan Depok,” tuturnya.
Yusuf menjelaskan bahwa penyitaan tidak serta-merta menjadi penetapan akhir pengembalian kerugian negara. Pemulihan kerugian melalui aset yang diamankan tetap mengikuti putusan pengadilan dalam perkara yang sedang ditangani.
Perkara tersebut sebelumnya diungkap Kortas Tipidkor sebagai dugaan pembiayaan fiktif dari LPEI kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto menjelaskan pembiayaan berlangsung dalam rentang 2012 hingga 2016.
Penyidik telah menetapkan enam orang tersangka. Lima di antaranya berasal dari lingkungan LPEI, yakni FH, relationship manager Divisi Pembiayaan UKM periode 2011–2018, serta NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM periode 2012–2018.
Tiga tersangka internal lainnya adalah DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan, IS selaku Direktur Pelaksana 3 periode 2013–2016, dan AS selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI. Satu tersangka dari pihak perusahaan ialah DN, Direktur Utama PT Maxima Inti Finance periode 2014–2022.
Berdasarkan penghitungan kerugian negara yang diterima penyidik pada 10 November 2025, nilai kerugian mencapai US$43.617.739 atau setara Rp727.949.531.492. Jumlah itu berbeda dari nilai aset yang baru disita, yakni Rp286,27 miliar.
Penyitaan tersebut merupakan langkah pengamanan aset dalam proses penyidikan. Penetapan kesalahan para tersangka dan mekanisme akhir pemulihan kerugian negara tetap bergantung pada tahapan hukum selanjutnya. Dari 44 objek yang disita, penyidik merinci lokasi 38 objek di tiga wilayah Sumatera Selatan dan enam objek lainnya di empat daerah berbeda.
(cin/wal)
