JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak semestinya menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Sutrisno menyebut keputusan mundur itu sebagai upaya menghindari proses pemakzulan, meskipun penilaian tersebut merupakan pandangan politiknya. Perkembangan ini terjadi setelah surat pengunduran diri diserahkan dan muncul pembahasan mengenai pemilihan pengganti Gibran.
Sutrisno menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Kamis (12/11/2026). Ia berpendapat proses politik yang telah dimulai di DPR harus tetap berjalan hingga tahap yang menurutnya diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban konstitusional.
“Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan),” kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, pengunduran diri merupakan hak konstitusional wakil presiden. Namun, ia menilai alasan pengunduran diri perlu disampaikan secara jelas dan terperinci kepada masyarakat, terutama karena sebelumnya muncul perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Sutrisno mengaitkan persoalan itu dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan yang digunakan pada proses pencalonan. Ia menilai perdebatan mengenai persyaratan administrasi tersebut perlu memperoleh penyelesaian hukum.
“Jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendafataran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius,” urainya.
Ia juga meminta Gibran tidak lagi menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan wakil presiden setelah mengajukan pengunduran diri. Pernyataan itu merupakan desakan Sutrisno, bukan keputusan lembaga yang berwenang.
Di DPR, pembahasan Hak Menyatakan Pendapat sebelumnya memperoleh dukungan tanda tangan 120 anggota dari delapan fraksi. Rinciannya meliputi 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 18 PKB, 19 NasDem, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB kemudian dibatalkan. Pemberitahuan pembatalan disampaikan berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada hari yang sama.
Sebelum pembatalan, pimpinan DPR telah menyampaikan rencana pembahasan usulan HMP. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa sebelumnya memberikan keterangan mengenai agenda tersebut.
Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diterima. Saat ditanya alasan yang tercantum dalam surat, ia mengatakan pimpinan MPR belum membukanya bersama-sama.
“Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain,” kata Muzani.
Pernyataan Sutrisno dan pembatalan agenda DPR memperlihatkan adanya perbedaan sikap mengenai kelanjutan proses politik setelah pengunduran diri Gibran. Belum ada keputusan baru dalam bahan yang diperiksa mengenai apakah usulan HMP akan dilanjutkan.
(rom/mby)
