JAKARTA, ifakta.co – Jumlah pemohon perlindungan saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bertambah menjadi delapan orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima dua permohonan tambahan setelah sebelumnya memproses enam pengajuan.
Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyampaikan perkembangan itu saat berada di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, dua permohonan terbaru masuk pada Jumat (6/11/2026).
“Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja,” ucap Wawan.
LPSK belum memutuskan pemberian perlindungan kepada seluruh pemohon. Lembaga itu masih menelaah berkas dan kondisi para pengaju untuk menentukan apakah permohonan memenuhi persyaratan perlindungan.
Wawan juga mengungkapkan terdapat pemohon yang mengajukan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Namun, ia tidak merinci identitas ataupun kedudukan masing-masing pengaju.
“Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC, gitu ya,” ucap dia.
Di luar permohonan yang sedang ditangani LPSK, Polri telah memberikan perlindungan internal kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Mekanisme perlindungan dari lembaga independen masih bergantung pada hasil penelaahan permohonan.
Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima pengajuan bagi enam saksi. Keterangan tersebut disampaikan pada Minggu (8/11/2026).
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Susilaningtias.
Susilaningtias belum mengungkap identitas saksi yang meminta perlindungan maupun perkiraan waktu penyelesaian penelaahan. Dengan masuknya dua nama tambahan, jumlah pemohon meningkat, tetapi belum ada kepastian mengenai keputusan perlindungan untuk setiap orang.
Perkara yang menjadi latar permohonan tersebut adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam pengusutannya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka.
Keempatnya adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menerapkan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga tersangka selain Slamet dilaporkan telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Proses pidana dan evaluasi permohonan perlindungan saksi berjalan melalui mekanisme masing-masing. Tambahan dua permohonan yang diterima pada 6 November menjadi perkembangan terbaru dalam proses penanganan saksi. Sejauh keterangan LPSK yang disampaikan, seluruh pengajuan masih ditelaah dan belum ada keputusan yang diumumkan mengenai penerimaan status justice collaborator. Keterangan Wawan juga tidak merinci siapa pemohon yang mengajukan status tersebut. Karena itu, jumlah delapan orang merujuk pada permohonan perlindungan yang masuk, bukan jumlah saksi yang telah resmi mendapatkan perlindungan LPSK. Lembaga tersebut masih perlu menilai setiap permohonan sebelum menetapkan bentuk perlindungan yang diberikan.
(cin/mby)
