JAKARTA, iFakta.co – Pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk 112.849 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Sumatera. Setiap penerima yang masuk dalam daftar tahap pertama direncanakan memperoleh bantuan rehabilitasi usaha sebesar Rp3 juta.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pemerintah sedang memproses realisasi bantuan tersebut. Penyaluran tahap pertama ditujukan kepada pelaku UMKM di 48 kabupaten dan kota dari 50 daerah yang telah mengajukan calon penerima.
“Jadi, total kurang lebih tahap pertama ini yang akan kita realisasikan sebanyak 112.849 orang dan masing-masing akan mendapatkan Bantuan Presiden untuk rehabilitasi usaha mereka sebesar Rp 3 juta,” kata Maman di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).
Iklan
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha memulihkan kegiatan ekonomi setelah bencana. Menurut Maman, dukungan yang diberikan tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat berbentuk barang yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha kecil.
“Macam-macam, seperti kompor, mungkin blender, ataupun kebutuhan mereka untuk kebutuhan buka usaha-usaha kecil mereka,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan bantuan bagi 200 ribu UMKM terdampak di tiga provinsi. Hingga tahap pendataan yang dibahas pada Rabu, pemerintah telah menerima 173.641 usulan calon penerima dari pemerintah daerah melalui dinas yang menangani UMKM dan koperasi.
Dari usulan tersebut, sekitar 122 ribu data dinyatakan lolos tahap verifikasi awal. Setelah pemeriksaan dan pembersihan data lebih lanjut, jumlah yang sedang diproses untuk penyaluran tahap pertama menjadi 112.849 penerima.
Maman mengatakan proses verifikasi menemukan data yang tidak sesuai dengan catatan kependudukan. Pemerintah juga menemukan calon penerima yang telah terdaftar sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga data tersebut perlu diperiksa agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Nah, data yang terverifikasi itu dari 173 ribu menjadi 112 (ribu) itu disebabkan pertama karena ada sekitar kurang lebih data yang anomali setelah kita verifikasi di data Dukcapil. Lalu, yang kedua yang memang ada kurang lebih sekitar 23 ribu yang dia sudah masuk dalam daftar penerima KUR,” kata Maman.
Pemerintah juga menyiapkan tahap kedua untuk calon penerima yang belum masuk dalam penyaluran awal. Kementerian UMKM sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak untuk melengkapi dan memeriksa data usulan berikutnya.
“Itu dan tahap kedua, untuk sisanya kurang lebih 88 ribuan, kami sekarang sedang melakukan koordinasi dengan semua kepala dinas di tiga provinsi yang ada di daerah bencana, dan tahap kedua ini akan masuk dan kita sudah minta deadline-nya tanggal 2 November,” ujar Maman.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses bantuan dapat direalisasikan sebelum Desember 2026. Namun, calon penerima tetap perlu menunggu proses verifikasi serta pengumuman resmi mengenai penyaluran sesuai data yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
Bagi pelaku UMKM terdampak, bantuan rehabilitasi usaha diharapkan membantu pengadaan kembali perlengkapan kerja dan mendukung pemulihan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan data calon penerima lengkap, akurat, dan sesuai kondisi di lapangan.
Masyarakat diimbau memantau pengumuman dari kementerian dan pemerintah daerah setempat untuk mengetahui mekanisme penyaluran, persyaratan, serta status pengajuan. Informasi resmi diperlukan agar calon penerima tidak mengandalkan kabar yang belum terkonfirmasi atau pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
(wl/wl)
