JAKARTA, iFakta.co – Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 2028. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan membahas kesiapan pembiayaan agar program pemulihan dapat berjalan berkelanjutan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas kebutuhan tersebut dalam pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa malam. Pembahasan itu dilakukan menjelang penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Tito menyampaikan bahwa program percepatan pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut dirancang berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Pemerintah berupaya memastikan proses pemulihan tidak terhambat oleh ketidakpastian alokasi anggaran.
Iklan
Kesiapan pembiayaan menjadi perhatian karena pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan penanganan darurat. Pemerintah juga perlu melanjutkan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Suahasil Nazara menyatakan bahwa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rencana induk penanganan bencana Sumatera tengah menyelesaikan program tahun anggaran 2026. Pemerintah kemudian akan melanjutkan kegiatan sesuai perencanaan pada APBN 2027 dan APBN 2028.
Pendanaan juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi anggaran diharapkan membantu memastikan proyek infrastruktur maupun program sosial yang masuk dalam rencana pemulihan dapat diselesaikan sesuai target.
Pemerintah menyatakan ingin mencegah pekerjaan pemulihan terbengkalai akibat terputusnya pembiayaan. Karena itu, perencanaan lintas tahun menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan program di wilayah terdampak.
Bagi masyarakat, keberlanjutan anggaran pemulihan berkaitan dengan proses pemulihan tempat tinggal, layanan publik, infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, perkembangan setiap proyek tetap bergantung pada perencanaan teknis, pelaksanaan di lapangan, dan pengawasan anggaran.
Publik perlu memperoleh informasi berkala mengenai alokasi anggaran, capaian pekerjaan, serta wilayah yang menjadi prioritas. Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat menilai perkembangan pemulihan dan mengetahui apakah program berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak.
Pernyataan kesiapan anggaran menjadi salah satu langkah awal untuk menjaga kesinambungan program. Rincian nominal alokasi, pembagian anggaran per wilayah, dan daftar proyek yang akan dikerjakan perlu merujuk pada dokumen resmi pemerintah agar dapat diketahui secara lebih lengkap.
(wl/wl)
