JAKARTA, ifakta.co – Layanan keuangan berbasis digital terus berkembang, tetapi pertumbuhan tersebut juga diikuti meningkatnya persoalan yang dihadapi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 36.435 pengaduan terkait layanan financial technology (fintech) hingga pertengahan September 2026.
Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya. Secara keseluruhan, OJK menerima 82.092 pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sepanjang 1 Januari hingga 14 September 2026.
Data tersebut merupakan bagian dari 527.389 permintaan layanan masyarakat yang diterima OJK melalui APPK pada periode yang sama.
OJK menyampaikan data tersebut berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) pada 30 September 2026 yang dipaparkan dalam konferensi pers, Senin (5/10/2026).
Perbankan dan Pembiayaan Juga Banyak Diadukan
Setelah fintech, sektor perbankan menempati urutan berikutnya dengan 26.091 pengaduan konsumen.
Perusahaan pembiayaan berada di posisi selanjutnya dengan 16.758 pengaduan. Sementara itu, OJK mencatat 1.446 pengaduan terkait perusahaan asuransi.
Sebanyak 1.362 pengaduan lainnya berasal dari konsumen di sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.
Besarnya jumlah laporan pada fintech, perbankan, dan perusahaan pembiayaan menunjukkan tingginya intensitas interaksi masyarakat dengan ketiga sektor tersebut.
Penggunaan layanan secara digital juga membuat konsumen semakin membutuhkan informasi produk yang jelas, perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan yang sesuai aturan, serta saluran pengaduan yang mudah diakses.
Aduan Pinjol Ilegal Tembus 31 Ribu
Persoalan perlindungan konsumen tidak hanya terjadi pada industri jasa keuangan yang memiliki izin. OJK juga menerima puluhan ribu laporan terkait aktivitas keuangan ilegal.
Sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026, jumlah pengaduan mengenai aktivitas keuangan ilegal mencapai 35.438 laporan.
Pinjaman online ilegal menjadi sumber laporan terbesar dengan 31.571 pengaduan.
Selain pinjol ilegal, masyarakat melaporkan 3.645 aktivitas investasi ilegal kepada OJK. Kemudian terdapat 222 pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan pergadaian ilegal.
Tingginya laporan tersebut menunjukkan masyarakat masih menghadapi risiko penawaran layanan keuangan melalui kanal digital yang tidak memiliki izin resmi.
Satgas Pasti Hentikan Ratusan Entitas Ilegal
OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) terus melakukan penelusuran terhadap berbagai aktivitas keuangan tanpa izin.
Sepanjang Januari hingga September 2026, Satgas Pasti menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal.
Selain itu, Satgas menghentikan 242 entitas investasi ilegal dan 27 kegiatan pergadaian ilegal. Dua aktivitas keuangan ilegal lainnya juga dihentikan pada periode tersebut.
Secara kumulatif sejak 2017 untuk investasi ilegal dan sejak 2018 untuk pinjaman online ilegal hingga Agustus 2026, Satgas Pasti telah menghentikan 15.228 entitas dan aktivitas keuangan ilegal.
Jumlah itu terdiri atas 12.824 entitas pinjaman online ilegal, 2.124 entitas investasi ilegal, 278 kegiatan pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
OJK Jatuhkan Sanksi kepada PUJK
Di sisi lain, OJK juga memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menjalankan kegiatan secara legal.
Pengawasan market conduct dilakukan untuk memastikan pelaku usaha memberikan perlakuan yang adil dan transparan kepada konsumen, mulai dari proses penawaran produk hingga penanganan pengaduan.
Dalam periode 1 Januari hingga 13 September 2026, OJK telah memberikan 141 peringatan tertulis kepada 101 PUJK.
OJK juga menerbitkan enam instruksi tertulis kepada enam PUJK serta menjatuhkan 52 sanksi administratif berupa denda kepada 44 PUJK.
Konsumen Terima Penggantian Rp82,96 Miliar
Selain memberikan sanksi, OJK juga mendorong pemulihan kerugian yang dialami konsumen.
Sebanyak 157 PUJK telah melakukan penggantian kerugian kepada konsumen sepanjang periode tersebut. Total nilai penggantian mencapai Rp82,96 miliar.
Upaya tersebut menjadi bagian dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penyelesaian persoalan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku usaha, tetapi juga memastikan konsumen memperoleh pemulihan ketika mengalami kerugian.
Pertumbuhan layanan keuangan digital pada akhirnya membutuhkan pengawasan yang sejalan dengan peningkatan literasi masyarakat. Konsumen juga perlu memastikan legalitas penyedia layanan sebelum menggunakan produk keuangan, terutama yang ditawarkan melalui kanal digital.
(wl/wl)
