JAKARTA, ifakta.co – Suara dan aspirasi pemerintahan desa dinilai menjadi salah satu pijakan penting untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) H. Yandri Susanto, Pimpinan DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait pemerintahan desa.
Iklan
Kehadiran Menteri Desa dan PDT bersama jajaran pimpinan DPR RI menjadi bagian penting dalam forum yang mempertemukan aspirasi kepala desa dengan para pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya penguatan peran kepala desa dalam pelaksanaan program pembangunan, dukungan terhadap pengembangan ekonomi desa, serta penguatan saluran aspirasi pemerintahan desa kepada pemerintah pusat.
Rakernas juga menjadi ruang dialog untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan desa secara langsung. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa dinilai penting agar kebijakan nasional tidak berjarak dengan kondisi nyata masyarakat.
Desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki ruang yang semakin kuat sebagai mitra pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Suara desa adalah awal dari kebijakan yang tepat sasaran,” menjadi semangat yang mengemuka dalam forum tersebut.
(sib/lex)
