TANGERANG, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan camat dan kepala desa (kades) untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan kualitas makanan yang disalurkan kepada para pelajar tetap memenuhi standar gizi dan kebersihan.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa untuk mendata jumlah dapur SPPG di masing-masing wilayah sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Iklan
“Kita koordinasi sama camat dan kades, mendata berapa dapur SPPG yang ada di masing-masing wilayah. Sekaligus juga bantu controlling atau pengawasan supaya nanti ke depannya anak-anak masuk sekolah ini makanannya lebih terkontrol,” kata Intan di Tangerang, Rabu lalu.
Menurutnya, pendataan tersebut menjadi langkah awal agar pemerintah daerah memiliki data yang akurat mengenai keberadaan dapur MBG. Dengan demikian, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain itu, pengawasan juga ditujukan untuk memastikan setiap dapur SPPG menyajikan makanan yang berkualitas, bergizi, dan memenuhi standar higienitas sehingga aman dikonsumsi oleh para siswa.
“Pasti yang pasti kualitas dan higienis. Supaya anak-anak kita semua terjamin makanannya,” ucap dia.
Tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi, Pemkab Tangerang juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan.
Intan menjelaskan, seluruh dapur MBG di Kabupaten Tangerang diharapkan mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal sebagai bentuk pemberdayaan produk daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
“Dan kita juga berharap semua dapur SPPG yang ada bisa menggunakan bahan pangan lokal, juga kerja sama dengan UMKM sekitar,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah hingga aparat di tingkat wilayah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat lalu. Ia meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dapur MBG.
“Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa,” katanya.
Selain pemerintah daerah, Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga kepala kepolisian sektor, turut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menegaskan, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Laporkan ke kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah,” demikian Presiden.
(lex/sib)
