YOGYAKARTA, ifakta.co – Perdebatan mengenai hubungan Islam dengan sistem ekonomi modern masih terus berkembang. Sebagian kalangan memilih bersikap konfrontatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme. Namun, Guru Besar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, justru menawarkan pendekatan yang berbeda.
Menurutnya, umat Islam perlu membangun hubungan yang lebih terbuka dengan berbagai sistem yang berkembang di dunia. Sikap tersebut dapat membuka ruang kolaborasi sekaligus mendorong lahirnya peradaban Islam yang lebih maju dan mampu menjawab tantangan zaman.
Pandangan itu ia sampaikan pada Senin (8/6) saat membahas tantangan besar yang dihadapi umat Islam dalam membangun peradaban. Ia menilai persoalan utama saat ini bukan sekadar persaingan ideologi, melainkan kemampuan Islam menghadirkan kontribusi nyata bagi perkembangan masyarakat.
Iklan
Karena itu, Zuly mengajak umat Islam untuk meninggalkan pola pikir yang hanya berfokus pada pertentangan. Sebaliknya, ia mendorong lahirnya sikap yang lebih inklusif dalam menyikapi perubahan sosial dan ekonomi.
“Kita bukan hadapan-hadapan, tapi kita membangun apa yang disebut akomodatif dan kooperatif. Dan satu lagi, adaptif. Itu yang paling penting,” ujar Zuly.
Kapitalisme Religius Dinilai Lebih Dekat dengan Nilai Sosial
Dalam pemaparannya, Zuly menjelaskan konsep kapitalisme religius dengan bahasa yang lebih sederhana. Menurutnya, konsep tersebut menggambarkan seorang pelaku ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat.
Ia bahkan menyebut kapitalisme religius sebagai gambaran “kapitalis yang soleh dan dermawan.” Dengan pendekatan itu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.
Untuk memperjelas pandangannya, Zuly mengangkat nama George Soros sebagai contoh tokoh yang membangun filosofi filantropi melalui gerakan open society. Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Melalui pendekatan seperti itu, ia menilai umat Islam tidak perlu menempatkan kapitalisme sebagai sesuatu yang selalu bertentangan dengan nilai agama. Sebaliknya, masyarakat dapat mengembangkan sistem ekonomi yang tetap berpijak pada etika, keadilan, dan kepedulian sosial.
Independensi Ulama dan Cendekiawan Menjadi Faktor Penting
Selain membahas hubungan Islam dengan kapitalisme, Zuly juga menyoroti posisi ulama dan cendekiawan dalam kehidupan sosial dan politik. Menurutnya, kebangkitan peradaban Islam membutuhkan pemikir yang mampu menjaga independensi.
Ia mengingatkan bahwa kedekatan ulama dan cendekiawan dengan jaringan kekuasaan berpotensi melahirkan persoalan baru. Alih-alih mendorong perubahan, kondisi tersebut justru dapat memperkuat kelompok tertentu yang menguasai sumber daya dan pengaruh.
Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan itu menilai fenomena tersebut sudah mulai terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini.
“Yang terjadi adalah bukan kebangkitan, tapi adalah oligarki baru,” tegasnya.
Menurut Zuly, situasi tersebut membuat manfaat pembangunan hanya berputar di kalangan kelompok tertentu. Sementara itu, masyarakat luas belum tentu menikmati hasil kemajuan yang seharusnya dapat dirasakan bersama.
Gagasan Besar Perlu Dukungan Institusi
Pada bagian akhir pemaparannya, Zuly menekankan pentingnya institusionalisasi gagasan. Ia menilai sebuah pemikiran tidak akan memberikan dampak jangka panjang apabila tidak memiliki wadah yang mampu menjaga keberlanjutannya.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa ide besar tentang kapitalisme religius dapat kehilangan pengaruh apabila tidak diikuti pembangunan institusi yang kuat.
Zuly kemudian mencontohkan dua tokoh intelektual Indonesia, yakni Nurcholish Madjid dan Kuntowijoyo. Menurutnya, kedua tokoh tersebut menghasilkan banyak gagasan penting yang memberikan warna dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.
Namun, ia menilai gagasan tersebut belum berkembang menjadi sebuah mazhab pemikiran yang berkelanjutan karena tidak melalui proses institusionalisasi yang konsisten.
Melalui pandangan tersebut, Zuly mengajak kalangan akademisi, ulama, dan masyarakat untuk membangun tradisi berpikir yang lebih terbuka sekaligus memperkuat kelembagaan. Dengan cara itu, berbagai gagasan yang lahir tidak hanya menjadi wacana sesaat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban Islam di masa depan.
(naf/lex)
