JAKARTA, ifakta.co – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Teddy memaparkan sejumlah fakta yang menurutnya perlu diketahui publik agar tidak muncul persepsi keliru mengenai agenda lawatan internasional Presiden.
Menurut Teddy, salah satu kritik yang sering muncul berkaitan dengan biaya perjalanan Presiden ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa pengeluaran yang melebihi anggaran resmi negara tidak dibebankan kepada APBN, melainkan ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo.
Iklan
“Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Selain soal biaya, Teddy juga menyoroti jumlah delegasi yang ikut mendampingi Presiden dalam kunjungan luar negeri. Ia menyebut jumlah rombongan pada era Prabowo jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, jika pada masa lalu satu kunjungan luar negeri dapat melibatkan lebih dari 120 orang, kini jumlah tersebut ditekan menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.
“Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal,” ujarnya.
Teddy menjelaskan bahwa agenda kunjungan luar negeri Presiden tidak seluruhnya bersifat rutin. Sebagian telah masuk dalam kalender diplomasi tahunan, sementara sebagian lainnya harus dilakukan secara cepat karena perkembangan situasi global yang berubah dari waktu ke waktu.
Ia menilai kondisi dunia saat ini berada dalam fase yang sangat dinamis. Berbagai konflik internasional yang terjadi di sejumlah kawasan membuat Indonesia perlu aktif membangun komunikasi dengan banyak negara.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo mulai memimpin Indonesia ketika dunia sedang menghadapi berbagai tantangan geopolitik, mulai dari konflik Ukraina hingga ketegangan yang melibatkan Iran dan kawasan Timur Tengah.
Karena itu, ia menilai hubungan personal antarpemimpin negara menjadi faktor penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Teddy menegaskan bahwa hubungan internasional tidak bisa dibangun hanya ketika krisis terjadi. Kedekatan yang terjalin sejak awal justru menjadi modal penting saat Indonesia membutuhkan dukungan dari negara lain.
Pemerintah Klaim Diplomasi Prabowo Hasilkan Manfaat Nyata
Lebih lanjut, Teddy membantah anggapan yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden Prabowo hanya bersifat seremonial atau sekadar agenda simbolik.
Ia menyebut sejumlah capaian strategis yang menurutnya lahir dari aktivitas diplomasi pemerintahan Prabowo dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun terakhir.
Salah satu pencapaian yang disorot adalah keberhasilan Indonesia menjadi anggota tetap BRICS. Menurut Teddy, posisi tersebut memberikan manfaat strategis, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan pangan nasional di tengah gejolak global.
Selain itu, ia juga menyinggung keberhasilan Indonesia memperoleh tarif 0 persen di pasar Uni Eropa melalui kesepakatan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
“Kemudian yang kedua, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu,” ucapnya.
Teddy juga mengungkapkan bahwa total investasi yang masuk ke Indonesia selama 1,5 tahun terakhir mencapai sekitar Rp2.430 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah di berbagai negara.
Selain sektor ekonomi, Teddy menilai hubungan internasional yang dibangun Presiden Prabowo turut memperkuat kemampuan pertahanan nasional.
Ia menyebut Indonesia saat ini memperoleh berbagai penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari sejumlah negara mitra, seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.
Di sisi lain, Teddy juga menyoroti peran aktif Indonesia dalam membantu Palestina melalui berbagai jalur diplomasi kemanusiaan.
“Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop-off logistik dari udara, sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat,” katanya.
Selain pengiriman bantuan logistik, Indonesia juga mengirimkan Kapal Rumah Sakit untuk mendukung misi kemanusiaan serta memberikan akses pendidikan bagi anak-anak Palestina.
Menurut Teddy, saat ini sekitar 100 anak Palestina telah menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung keberhasilan diplomasi Indonesia dalam membantu seorang warga negara Indonesia (WNI) yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas.
“Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di laut bebas, dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari dikembalikan ke Indonesia,” ujar Teddy.
Teddy menegaskan berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada kunjungan kenegaraan, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret di bidang ekonomi, pertahanan, energi, kemanusiaan, hingga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
(tio/my)
