TANGERANG, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali menggaungkan komitmen menjadi daerah berintegritas pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025. Dengan tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Pemkab menegaskan tekad membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kamis (11/12/25)
Namun di balik narasi antikorupsi yang terus didengungkan, publik justru menyoroti mandulnya fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tangerang. Selama bertahun-tahun, Inspektorat dinilai tidak pernah mengambil langkah tegas terhadap berbagai dugaan penyimpangan di sejumlah OPD maupun pemerintahan desa.
Berbagai temuan di desa mulai dari pengelolaan keuangan yang janggal, kegiatan fiktif, hingga dugaan markup anggaran sering kali hanya berhenti sebagai seremonial laporan tanpa tindak lanjut. Sidak atau pengecekan lapangan yang digembar-gemborkan pun kerap tidak pernah benar-benar dilakukan.
Iklan
Lebih miris lagi, muncul dugaan kuat dari kalangan pemerintahan desa bahwa ada aliran cuan yang harus disetor agar proses pemeriksaan dan pengawasan anggaran berjalan “aman”. Isu ini semakin menguat karena minimnya tindakan korektif yang seharusnya menjadi fungsi utama Inspektorat.
Dalam momentum Harkodia, Inspektur Kabupaten Tangerang Tini Wartini sebelumnya menyampaikan bahwa peringatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif serta memperkuat etika dan akuntabilitas.
Pernyataan tersebut dinilai kontras dengan kondisi pengawasan internal yang disebut-sebut tidak berdaya membendung praktik korupsi yang terus berulang, ” ujarnya saat menghadiri momen Harkodia di hotel Lemo Gading Serpong
Harkodia 2025 yang digelar sepanjang November–Desember menghadirkan berbagai kegiatan edukatif seperti Lomba Karya Tulis, Poster Digital, Kampanye Publik, hingga talkshow. Namun publik berharap peringatan tersebut tidak sekadar menjadi panggung seremonial, melainkan momentum pembenahan menyeluruh di tubuh Inspektorat, mulai dari profesionalitas auditor hingga penghentian praktik setoran yang merusak integritas pemerintahan.
Harapan masyarakat sederhana: komitmen antikorupsi tidak berhenti pada spanduk, pidato, atau acara seremonial, tetapi benar-benar diwujudkan dengan pengawasan yang tegas tanpa kompromi.
(Sb-Alex)
