FRANCE, ifakta.co | Pada tanggal 8 September 2025, Perdana Menteri Prancis François Bayrou mengalami kekalahan telak dalam mosi tidak percaya yang diajukan di Majelis Nasional (National Assembly). Hasilnya, 364 anggota parlemen memilih tidak percaya, sementara hanya 194 memberikan dukungan.
Ini menjadi pukulan besar bagi pemerintah minoritas yang dipimpin Bayrou, yang sebelumnya berupaya mendapatkan legitimasi untuk melancarkan program penghematan anggaran besar-besaran guna menekan defisit dan beban utang negara.
Iklan
Bayrou sendiri memprakarsai mosi tersebut, berharap mendapatkan dukungan untuk paket pengurangan defisit senilai €44 miliar termasuk penghapusan dua hari libur nasional dalam rangka meredam lonjakan utang publik. Namun, rencana ini memicu gelombang penolakan dari seluruh spektrum politik, baik dari kanan maupun kiri, karena dianggap akan memperbesar beban ekonomi masyarakat dan merugikan kaum pekerja dan pensiunan.
Setelah kekalahan tersebut, Bayrou menyatakan akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari Selasa (9 September 2025).
Bagi Macron, ini menjadi kali ketiga dalam setahun ia harus mencari pengganti Perdana Menteri. Bahkan, sejak awal masa jabatan keduanya pada 2022, ini sudah Perdana Menteri kelima yang menjabat, sebuah gambaran nyata betapa rapuhnya stabilitas pemerintahan saat ini. Presiden Macron kini menghadapi tantangan besar untuk menemukan figur yang mampu menyatukan parlemen guna merumuskan dan meloloskan anggaran 2026 sebelum akhir tahun ini.
Kekalahan Bayrou memperdalam krisis politik yang bersumber dari parlemen yang terfragmentasi sejak pemilu legislatif 2024.
Ketidakmampuan membentuk mayoritas yang stabil telah membuat pemerintahan Macron bergantung pada kompromi yang rapuh dengan oposisi.
Rencana austerity (penghematan) Bayrou, termasuk pemangkasan pengeluaran dan penghapusan hari libur, memicu kemarahan publik dan seruan aksi protes besar dari gerakan “Bloquons Tout” (“Mari Blok Semua”) serta ancaman mogok nasional.
Dari sisi ekonomi, kekacauan ini meningkatkan kekhawatiran pasar keuangan, bisa memperparah biaya pinjaman pemerintah, serta memicu penilaian risiko kredit yang negatif. (FA)
