Dirut LBH Pospera Soroti Tambang Batubara Ilegal di Kaltim

- Jurnalis

Sabtu, 21 Januari 2023 - 14:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Septian Prasetyo menyoroti maraknya praktik pertambangan Batu Bara ilegal di Kalimantan Timur. Aroma korupsi, kolusi dan nepotisme sangat menyengat dilakukan mafia tambang dengan pejabat di sana, sebagaimana dilansir dari Media online Dimensi.co.id.

Dari hasil kajian yang dilakukan, tim LBH Pospera menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh para mafia tambang Batu Bara dengan para pejabat terkait di wilayah.Terutama di wilayah hilir yaitu Pelabuhan Syahbandar.

Septian mengatakan, kejanggalan yang di temukannya itu diantaranya adanya surat perjanjian yang dikeluarkan oleh koperasi “Mufakat Taka” untuk menampung batu bara dari para penambang ilegal.

“Kemudian dengan surat yang di keluarkan oleh koperasi Mufakat Taka itu, seolah olah hasil tambang itu bisa menjadi legal. Mereka bisa menjual batu bara keluar melalui pelabuhan dengan bekal surat koperasi. Inikan satu keanehan koperasi bisa melegalkan tambang yang ilegal,” kata Septian Prasetyo saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (22/1/2023).

Menurutnya, Koperasi Mufakat Taka itu diduga hanya menjadi kedok untuk menampung batu bara dari para penambang ilegal yang ada di wilayah Kaltim. Kemudian mengunakan dokumen yang dikeluarkan Koperasi itu, para pengusaha ilegal bisa bebas menjual barangnya kemanapun.

“Yang menjadi pertanyaan kita koperasi itu kok bisa menampung batu bara dari para penambang ilegal dan menjualnya kembali hanya berbekal selembar surat dari koperasi itu,” ujarnya.

Baca juga :  KPK Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan APH dan APIP Tangani Korupsi di Jateng dan Jogja

Dia juga meyakini apa yang dilakukan oleh Koperasi Mufakat Taka yang berada di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Kaltim, itu diduga tidak terlepas dari kerjasama yang masif dan terstruktur dengan aparat penegak hukum (APH) di Kalimantan Timur.

“Saat ini kami sedang menyusun kajian lebih mendalam terkait maraknya penambang ilegal dan Gurita Batu Bara yang masif dan terstruktur di wilayah Kaltim untuk memuat laporan secara resmi kepada Kapolri, Panglima TNI, KPK dan Juga Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Menurutnya praktik KKN itu harus dihentikan dengan melibatkan para petinggi di negara ini. Karena menimbulkan dampak lingkungan dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat perkembangan sosial.

Baca juga :  Gandeng KPK, 40 ASN Kementerian ESDM Ikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Sinergitas

Hasil penelitian dan kajian para Aktivis menunjukkan bahwa tata kelola penambangan batu bara di Kalimantan Timur perlu diperbaiki dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam maupun penerapan konsep governance.

Selain itu perlunya perbaikan kebijakan dan tata kelola tambang batubara (perizinan, transparansi dan penegakan hukum) serta perlunya penguatan sistem kelembagaan dalam pengelolaan tambang ini.

Sementara itu Redaksi Dimensinews.co.id berusaha menghubungi Hendri Sekretaris Koperasi Mufakat Taka untuk melakukan konfirmasi dan mengajukan beberapa pertanyaan,pesan terbaca contreng hijau namun dirinya tidak merespon.

Berita Terkait

Kemenkominfo Siapkan Regulasi Pemanfaatan Teknologi AI
Sebagai Proyek Strategis Nasional, Presiden Jokowi Resmikan 2 Bandara di Papua
Presiden Jokowi Resmikan Kampung Nelayan Modern di Biak Papua
Kemarin, Pesawat Jet Tempur TNI AU Jatuh hingga Tahanan Curat Tewas Gantung Diri
Jokowi Sebut Pentingnya Langkah Strategis Hadapi Dampak Perubahan Iklim
Antisipasi Musim Penghujan, DPR Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Pemeliharaan Infrastruktur
Matangkan Kesiapan Pengamanan Piala Dunia U-17 FIFA 2023, Polda Jatim Gelar TFG
SSDM Polri Akan Bangun Sekolah SMA Taruna Bhayangkara di Gunung Sindur Bogor

Berita Terkait

Sabtu, 2 Desember 2023 - 22:58 WIB

Pesan Daenk Jamal kepada Masyarakat Jelang Pesta Demokrasi 2024

Rabu, 29 November 2023 - 14:23 WIB

Sekjend Gerindra Sebut Joget ‘Gemoy’ Prabowo Tak Langgar Prinsip Demokrasi

Rabu, 29 November 2023 - 09:25 WIB

JAM Prabowo-Gibran Deklarasikan Menangkan Paslon Nomor Urut 2

Senin, 27 November 2023 - 17:35 WIB

Bawaslu Minta Pengawas Pemilu Tak Pandang Bulu Tegakkan Keadilan

Senin, 27 November 2023 - 16:36 WIB

Ketua dan Elite PAN Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Jumat, 24 November 2023 - 14:49 WIB

Survei Polling Institute: Prabowo-Gibran Ungguli Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD

Kamis, 23 November 2023 - 16:31 WIB

Visi Misi Tiga Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024

Rabu, 15 November 2023 - 18:50 WIB

Bawaslu Jakbar Ajak Elemen Masyarakat Awasi Pemilu 2024

Berita Terbaru

Ilustrasi: tempat hiburan malam di Pantai Indah Kapuk (PIK).(Poto: Istimewa)

Megapolitan

Polisi Razia Dua Klub Malam di PIK, 9 Orang Positif Narkoba

Minggu, 3 Des 2023 - 18:08 WIB

Kolase: Timnas Indonesia Piala Asia 2023 (Poto:Bola.com)

Olahraga

Jadwal Laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar

Minggu, 3 Des 2023 - 16:31 WIB