JAKARTA, ifakta.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan tata kelola Kemnaker menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan.
Melalui tata kelola yang baik dan akuntabilitas kinerja yang kuat, berbagai program pemerintah di bidang ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Yassierli, berbagai persoalan pembangunan nasional pada akhirnya sering beririsan dengan sektor ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan dituntut mampu menghadirkan solusi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Iklan
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kemnaker Fokus Tingkatkan Kualitas SDM dan Efektivitas Layanan
Yassierli menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas. Kementerian ini tidak hanya bertanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada pekerja, hingga menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperluas pelatihan vokasi untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Selain memperkuat pelatihan, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas peluang kerja. Langkah ini dilakukan agar lulusan pelatihan memiliki kesempatan lebih besar untuk segera terserap ke dunia kerja.
Di sisi lain, evaluasi terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan terus dilakukan. Pemerintah meninjau sejumlah aturan yang dianggap menghambat pelayanan agar menjadi lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Yassierli juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari transformasi organisasi. Saat ini Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier pegawai.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemnaker.
Tidak hanya itu, transformasi organisasi juga dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi. Langkah tersebut bertujuan memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Pada saat yang sama, Kemnaker terus mengembangkan sistem data terintegrasi sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap program memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Cris Kuntadi.
(faz/fza)
