JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI mendapat tantangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar semua berani hadir, dalam Rapat dengar pendapat (RDP) soal tentang transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menanggapi tantangan Mahfud tersebut, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya sudah siap dan menantikan kehadirannya.
“Pak Mahfud kita tunggu ya di Komisi III, kita rapat bahas soal pergerakan dana mencurigakan Rp 300 triliun, jangan sampai gak datang ya Pak Mahfud ya, kita sudah siap semua nih,” kata Habiburokhman pada wartawan dikutip liputan6, Minggu (26/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rokhman menyebut pihaknya sudah siap beradu argumen dengan Mahfud Md. Menurutnya, harus ada kejelasan terkait transaksi mencurigakan itu.
“Kita adu argumentasi, adu kesetaraan tapi apa itu maksudnya ya, saya juga enggak paham. Tapi yang jelas kita cari kejelasan, kita cari info yang paling jelas soal dana Rp 300 triliun. Apakah ada TPPU nah kalau TPPU itu kejahatannya apa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud Md memastian akan (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang direncakan pada Rabu 29 Maret 2023.
Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut.
Menurut Mahfud, mereka yang lantang yakni, Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP.
“Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK-PP-TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” ujar Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd Minggu (26/3/2023).
Rapat Rabu nanti merupakan penundaan rapat bersama Komisi III pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Pada Selasa kemarin, Mahfud berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Papua.
Akibatnya, rapat untuk mendudukkan Mahfud Md, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan PPATK tidak terlaksana.
Mahfud mengatakan akan menjawab semua kritik yang dilayangkan Anggota DPR kepadanya pada rapat tersebut. Termasuk, menjelaskan tujuannya mengungkap temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
“Uji logika dan kesetaraan juga, jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR bukan,” kata Mahfud.
