TANGERANG, ifakta.co – Dugaan pernyataan bernada penghinaan terhadap profesi wartawan yang dilontarkan Muhammad Rizki Ramdoni, yang mengaku berasal dari Gajah Law Office, menuai kecaman dari Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler-Kresek (PWGK-KRESEK) Kabupaten Tangerang.
Rizki diduga menyebut jurnalis dengan istilah “bodrek 100 persen” dan wartawan abal-abal saat dimintai konfirmasi oleh jurnalis ifakta.co terkait persoalan permintaan data kependudukan berupa KTP warga Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui percakapan WhatsApp. Bukti percakapan itu disebut telah dimiliki oleh jurnalis ifakta.co sebagai dokumentasi atas komunikasi yang berlangsung.
“Lo siapa? Bodrek 100 persen bodrek lo,” demikian pernyataan Rizki dalam percakapan WhatsApp tersebut Sabtu 20/11/26
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan komunikasi yang baik antara narasumber dan insan pers. Sebab, konfirmasi merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi, menguji fakta, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
Persoalan ini bermula dari upaya konfirmasi mengenai permintaan data KTP warga yang diduga disertai informasi adanya rencana bantuan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ironisnya, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang turut menyeret keberadaan sebuah perusahaan di Desa Gunung Kaler. Sejumlah dugaan yang muncul perlu ditelusuri secara terbuka agar kepentingan masyarakat tidak dijadikan bagian dari polemik tanpa kejelasan.
Ketua PWGK-KRESEK menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh direndahkan hanya karena menjalankan fungsi konfirmasi dan kontrol sosial.
“Jangan karena tidak nyaman dikonfirmasi, kemudian dengan mudah melabeli wartawan bodrek atau abal-abal. Kalau memang ada keberatan terhadap pertanyaan wartawan, jawab secara baik dan profesional. Jangan justru menyerang profesinya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi wartawan memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan profesi jurnalistik serta mengawal kemerdekaan pers sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Ilmu Hukum Indonesia Bersatu (LESIM), Mursalin, turut menyayangkan dugaan ucapan yang disampaikan Rizki Ramdoni.
“Wartawan adalah profesi yang dilindungi undang-undang. Jangan menghina profesi seorang wartawan dengan sebutan bodrek atau abal-abal. Kalau memang ada persoalan, tempuh mekanisme yang benar. Sampaikan klarifikasi atau keberatan secara terbuka, bukan dengan merendahkan profesi orang lain,” tegas Mursalin.
Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan kritik terhadap pemberitaan. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional dan tidak mencampuradukkan persoalan pribadi dengan kehormatan profesi jurnalistik.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi.
PWGK-KRESEK menegaskan tidak akan tinggal diam apabila profesi wartawan direndahkan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Namun, setiap langkah akan tetap ditempuh secara profesional, berdasarkan bukti, serta mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.
Pers boleh dikritik, pemberitaan boleh dipersoalkan, tetapi profesi wartawan tidak seharusnya dihina hanya karena menjalankan tugas mencari dan mengonfirmasi informasi.
(redaktur)
































