JAKARTA, ifakta.co – Pembahasan RUU Perampasan Aset memasukkan rancangan pembentukan badan independen yang khusus mengurus harta hasil perampasan. Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra menyatakan lembaga tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang sudah dirampas.
Rancangan itu mengatur bahwa Presiden mengangkat pimpinan badan setelah memperoleh persetujuan DPR. Menurut Tandra, pengaturan tersebut diperlukan agar lembaga pengelola mempunyai dasar kewenangan yang jelas dan dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak lain.
“Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” kata Tandra kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Politikus yang juga anggota Komisi III DPR itu menjelaskan adanya perbedaan pandangan pada tahap penyusunan konsep lembaga. Pemerintah semula mengusulkan pembentukan dewan, sedangkan DPR menghendaki bentuk badan dengan seorang kepala yang mempunyai garis komando lebih tegas.
“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata dia.
Perbedaan bentuk kelembagaan itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. DPR menilai kepala badan perlu mempunyai kewenangan mengarahkan anggota dalam mengurus aset, bukan hanya memimpin forum pengambilan keputusan. Namun, pengaturan akhirnya tetap bergantung pada rumusan undang-undang yang disepakati.
Tandra merinci pekerjaan badan mencakup penyimpanan, perawatan, dan penjualan aset hasil perampasan. Ia menekankan pentingnya kedudukan independen agar proses pengelolaan tidak mudah dipengaruhi kepentingan dari luar lembaga.
“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam,” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR lainnya, Rudianto Lallo, menyampaikan pandangan serupa. Menurut dia, pembentukan lembaga khusus memungkinkan aset rampasan ditangani melalui satu institusi yang memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala negara.
“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi DPR RI.
Pembentukan badan itu masih merupakan materi RUU, bukan lembaga yang telah resmi beroperasi. Rincian pengangkatan pimpinan dan pembagian kewenangannya akan mengikuti ketentuan akhir setelah proses legislasi selesai.
(rom/mby)





























