JAKARTA, ifakta.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadwalkan pembahasan mengenai waktu sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah fraksi mengusulkan agar agenda yang semula direncanakan pada 2 Desember digeser menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkannya dengan rapat gabungan pada Senin (16/11/2026). Pertemuan itu menjadi forum pembahasan usulan perubahan jadwal dari fraksi-fraksi.
“Ya jadi Informasinya hari ini kan kita MPR akan melakukan rapim dan ragab, ya. Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku Ketua Fraksi Gerindra akan hadir,” kata Habib di kompleks parlemen, Jakarta.
Menurut Habiburokhman, perubahan jadwal diajukan karena sejumlah kegiatan kelembagaan berlangsung pada waktu yang berdekatan. Agenda di DPR maupun DPD, termasuk rapat komisi dan kunjungan kerja, menjadi pertimbangan agar sidang paripurna dapat dilaksanakan tanpa benturan kegiatan.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” katanya.
Di luar persoalan kalender sidang, Gerindra juga menyoroti kesiapan administrasi calon wakil presiden. Habiburokhman menilai waktu 14 hari tidak memadai jika seluruh pemeriksaan baru dilakukan setelah nama calon diajukan Presiden.
Ia menyampaikan usulan agar persiapan verifikasi dimulai lebih awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan kelengkapan dokumen dan memastikan proses pemeriksaan dapat berlangsung dengan cermat.
“Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” kata Habib.
Persyaratan pendidikan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Habiburokhman mengingatkan pentingnya mekanisme pemeriksaan dokumen yang mampu mencegah perdebatan di kemudian hari.
“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. ljazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku,” imbuhnya.
Usulan perubahan jadwal itu masih menjadi bahan pembahasan dalam rapat MPR. Dengan demikian, tanggal 9 Desember yang disebut sejumlah fraksi dalam pernyataan tersebut belum boleh diperlakukan sebagai hasil keputusan rapat gabungan.
(rom/mby)

























