JAKARTA, ifakta.co – Dua partai politik, PKS dan PKB, memberikan penekanan berbeda dalam pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKS menyoroti kebutuhan kemampuan ekonomi, sedangkan PKB membantah kabar pencalonan ketua umumnya. Perkembangan pemilihan wapres turut berkaitan dengan pembahasan persyaratan calon yang sedang berlangsung.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai figur yang kelak dipilih Presiden Prabowo Subianto perlu memiliki keunggulan dalam menangani persoalan ekonomi. Ia mengaitkan kebutuhan itu dengan tekanan situasi global terhadap perekonomian Indonesia.
“Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” kata Mardani melalui keterangan resmi, Jumat (13/11/2026).
Sebagai contoh, Mardani mengangkat pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Menurut dia, latar belakang Boediono sebagai ekonom dan akademisi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melihat kemampuan seorang pendamping presiden.
Mardani mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pernah berada di atas enam persen pada masa pemerintahan tersebut. Ia menilai rekam jejak ekonomi dapat menjadi ukuran yang relevan ketika Presiden mempertimbangkan nama calon wakil presiden baru.
“Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22%. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49%. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ucap Mardani.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menepis informasi yang menyebut partai tersebut tengah mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pengganti Gibran. Ketua Kelompok Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan pembahasan tersebut bahkan tidak muncul dalam komunikasi internal partai.
“Sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ucap Khozin melalui keterangan resmi, Jumat (13/11).
Khozin menegaskan perhatian partainya saat ini lebih tertuju pada upaya mengakhiri polemik yang berkembang, agar pemerintah dapat menjalankan program untuk masyarakat tanpa terganggu perdebatan berkepanjangan mengenai jabatan wakil presiden.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” ucap Khozin.
Meski tidak mengajukan nama, Khozin berharap Presiden bersama MPR menindaklanjuti pengisian jabatan tersebut sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Nama Muhaimin sebelumnya muncul dalam daftar delapan tokoh potensial yang disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Daftar tersebut juga mencakup sejumlah pimpinan partai lain, termasuk tokoh Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Dengan demikian, pernyataan Mardani lebih menekankan kriteria kemampuan calon, sedangkan penjelasan Khozin meluruskan posisi PKB. Keduanya belum menunjukkan adanya pengajuan resmi nama calon wakil presiden dari masing-masing partai.
(rom/mby)
