JAKARTA, ifakta.co – Tim kuasa hukum Roy Suryo mengajukan surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar ijazah fisik Presiden ke-7 RI Joko Widodo diuji kembali dengan tiga dokumen pembanding. Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara tudingan ijazah palsu yang digelar Rabu (11/11/2026).
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya menginginkan pemeriksaan ulang menggunakan tiga ijazah pembanding Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terbit pada November 1985. Surat tersebut diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan.
“Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985,” kata Refly.
Selain ditujukan kepada hakim yang mengadili perkara, permohonan itu juga disampaikan melalui tembusan kepada sejumlah lembaga negara dan pejabat terkait. Refly menyebut Presiden Prabowo Subianto termasuk pihak yang menerima tembusan surat.
“Surat ini kami ingin berikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memang kami tembuskan juga surat ini ke beberapa pihak ada di sini. Kami tembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman,Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tim Penuntut Umum perkara a quo, dan kemudian klien. Mohon bisa diterima, Yang Mulia,” kata Refly.
Majelis hakim menerima surat yang diajukan tim pembela. Namun, hakim tidak langsung memberikan tanggapan mengenai substansi permohonan pengujian ulang tersebut. Persidangan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dijadwalkan berlanjut pada pekan berikutnya.
Roy Suryo berstatus terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran ketentuan mengenai informasi elektronik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan ulang yang diajukan tim pembela merupakan permintaan dalam proses persidangan, bukan keputusan hakim untuk melakukan pengujian.
Dalam dakwaannya, jaksa merujuk Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, dakwaan subsidair memuat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Surat permohonan ini merupakan upaya tim pembela untuk meminta pemeriksaan tambahan terhadap barang bukti yang dipersoalkan dalam perkara. Tiga dokumen pembanding yang disebut Refly berasal dari periode penerbitan yang sama, yakni November 1985. Sampai akhir persidangan, hakim baru menerima surat tersebut dan menyatakan agenda sidang akan dilanjutkan pekan depan. Belum ada keputusan hakim yang diumumkan mengenai penggunaan ketiga dokumen pembanding itu dalam pemeriksaan berikutnya.
(cin/mby)
