JAKARTA, ifakta.co – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah pusat mengambil kembali kewenangan pengangkatan guru. Kebijakan tersebut tengah dibahas sebagai bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
Prabowo menyampaikan rencana itu dalam program Presiden Prabowo Menjawab yang dikutip dari rilis Bakom RI, Rabu (16/9). Menurutnya, pembenahan sistem pendidikan nasional perlu mencakup proses perekrutan hingga peningkatan kemampuan tenaga pendidik.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab mengutip rilis Bakom RI, Rabu (16/9).
Iklan
Prabowo menilai sistem pendidikan nasional membutuhkan perbaikan secara menyeluruh. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan proses pengangkatan guru berjalan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan faktor kedekatan.
Ia kemudian menyoroti sistem rekrutmen guru yang selama ini melibatkan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, kewenangan tersebut dapat menimbulkan tantangan ketika proses pengangkatan tidak sepenuhnya berjalan objektif.
Presiden meminta pemerintah melihat kondisi tersebut berdasarkan kenyataan di lapangan. Ia mempertanyakan apakah proses rekrutmen di tingkat daerah selalu berjalan berdasarkan standar yang sama.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata dia.
Karena itu, pemerintah mempertimbangkan sistem pengangkatan guru yang lebih terukur. Proses tersebut diharapkan menyesuaikan kemampuan tenaga pendidik, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas yang ditetapkan.
Selain membenahi rekrutmen guru, Prabowo mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan program kursus dan peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.
Program tersebut diperlukan agar guru dapat terus mengikuti perubahan metode pembelajaran. Selain itu, peningkatan kapasitas juga diperlukan untuk menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan teknologi.
Pemerintah juga tengah merancang program percepatan untuk membantu sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi paling tertinggal. Salah satu opsi yang disiapkan yakni merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu.
Prabowo menyebut para sarjana tersebut nantinya dapat ditempatkan sementara untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah tertentu.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah juga dapat memanfaatkan aparatur sipil negara yang sudah bekerja untuk mendukung sekolah yang membutuhkan bantuan. Penugasan tersebut dapat berlangsung dalam waktu singkat sesuai kebutuhan setiap daerah.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” ujarnya.
Rencana tersebut menjadi bagian dari gagasan Prabowo untuk memperbaiki pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan persoalan jumlah guru, tetapi juga kebutuhan sekolah serta kemampuan tenaga pendidik.
Dengan demikian, pembenahan rekrutmen guru akan berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah alternatif untuk membantu sekolah yang masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar.
Gagasan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat saat ini masih dalam tahap pembahasan. Prabowo menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan standar kualitas nasional.
(sib/lex)
