JAKARTA, ifakta.co – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa akan mendapat pengawalan dari Batalyon Teritorial Pembangunan pada 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi penguatan pertahanan sekaligus pembangunan wilayah.
Sjafrie menjelaskan, pemerintah menargetkan pembentukan 150 batalyon setiap tahun untuk menjangkau total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan skema tersebut, wilayah Jawa diprioritaskan selesai lebih awal.
“Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 kabupaten. Insyaallah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” ujar Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5).
Iklan
Sjafrie menjelaskan, Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai satuan tempur, tetapi juga memiliki peran pembangunan di daerah. Setiap batalyon terdiri dari sejumlah kompi dengan fungsi spesifik.
“Di batalyon ini memang intinya adalah batalyon pertempuran, tapi dia dilengkapi dengan TP. TP itu singkatan dari Teritorial Pembangunan,” katanya.
Kompi-kompi tersebut mencakup sektor pertanian, peternakan, kesehatan, hingga zeni. Kehadiran unit ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
Klaim Tekan Kriminalitas dan Dorong Ekonomi
Menhan menyebut kehadiran batalyon teritorial pembangunan telah memberi dampak nyata di sejumlah daerah. Salah satunya terlihat dari penurunan angka kriminalitas setelah pasukan ditempatkan.
“Tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali. Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50 persen,” ujarnya.
Selain menjaga keamanan, prajurit juga menjalankan patroli rutin di wilayah tugasnya. Aktivitas ini dinilai turut meningkatkan rasa aman masyarakat.
Di sisi lain, Sjafrie menilai keberadaan prajurit berdampak pada perputaran ekonomi lokal. Ia mencontohkan, belanja kebutuhan harian prajurit dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil di desa.
“Contoh. Gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM,” jelasnya.
Melalui program ini, pemerintah berharap kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
(tio/my)
