IFAKTA.CO | Saat ini, terdapat wacana menarik dalam dinamika politik Indonesia, yakni usulan agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Usulan ini mencuat menjelang Muktamar PPP 2025 dan telah memicu berbagai tanggapan dari kalangan internal partai serta pengamat politik.
Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, menyatakan bahwa Jokowi merupakan sosok yang cocok untuk memimpin PPP. Menurutnya, pengalaman dan rekam jejak Jokowi dalam pemerintahan dapat membawa manfaat bagi partai berlambang Ka’bah tersebut.
Namun, usulan ini tidak lepas dari kritik. Pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa Jokowi lebih dikenal sebagai figur nasionalis, sementara PPP berasaskan Islam. Ia khawatir bahwa langkah ini dapat mengaburkan identitas ideologis partai dan menimbulkan resistensi dari basis pemilih tradisional PPP. Agung juga menyebutkan bahwa masih banyak tokoh lain yang lebih relevan secara ideologis untuk memimpin PPP, seperti Anies Baswedan, Amran Sulaiman, Agus Suparmanto, dan Sandiaga Uno.
Secara historis, PPP telah menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi sejak Oktober 2014, ketika partai tersebut bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kedekatan ini berlanjut selama masa pemerintahan Jokowi, dengan PPP tetap berada dalam barisan partai pendukung pemerintah.
Usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PPP mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia. Meskipun memiliki pengalaman dan rekam jejak yang kuat, pertimbangan ideologis dan penerimaan dari basis pemilih tradisional PPP menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada dinamika internal partai dan strategi politik yang diambil menjelang Muktamar PPP 2025.
(FA)
