TANGERANG, ifakta.co — Proyek lanjutan pemasangan drainase Kresek–Pejamuran di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, senilai Rp583.617.000 dari APBD 2026, kembali menjadi sorotan. Proyek sepanjang 162 meter yang dikerjakan CV Nusantara Bangun Pagi tersebut dikeluhkan warga karena hasil pekerjaan dinilai tidak rapi dan diduga tidak sesuai spesifikasi.
Kondisi di lapangan mendorong masyarakat meminta pemeriksaan menyeluruh, termasuk terhadap kualitas pekerjaan, volume, material, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak.
Salah seorang warga, Niman (32), mengaku kecewa melihat hasil pemasangan drainase. Ia menilai konstruksi yang dikerjakan terlihat tidak lurus dan bergelombang.
Iklan
“Pemasangannya seperti ular, naik turun. Kami berharap kualitas pekerjaan benar-benar diperhatikan karena ini menggunakan uang rakyat,” ujar Niman.
Keluhan tersebut mendapat perhatian PPTK Drainase DBMSDA Kabupaten Tangerang, Taufik, yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan.
Taufik menyampaikan bahwa kondisi di lapangan akan menjadi bahan evaluasi. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur maupun ketentuan kontrak, hasil pemeriksaan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembayaran kepada pihak pelaksana.
Bahkan, bagian pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dapat diminta untuk diperbaiki, termasuk kemungkinan pembongkaran dan pemasangan ulang sesuai hasil pemeriksaan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ifakta.co di lokasi, Masnam yang mengaku sebagai perwakilan CV Nusantara Bangun Pagi justru mempertanyakan keberadaan wartawan.
“Anda siapa, mau ngapain? Minta nomor telepon saya dan buat apa? Ini kegiatan punya lurah H. Muniri,” ujarnya singkat sebelum meninggalkan lokasi pengecekan.
Atas adanya keluhan masyarakat serta pemeriksaan yang dilakukan PPTK, Inspektorat Kabupaten Tangerang dan BPK RI Perwakilan Banten diminta turun melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya melihat hasil fisik pekerjaan, tetapi juga mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, volume, material, proses pelaksanaan, hingga kesesuaian pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan.
Audit tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran APBD 2026 berjalan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan pekerjaan drainase yang dibiayai uang rakyat memiliki kualitas dan manfaat sebagaimana mestinya.
(sib/lex)
