JAKARTA, ifakta.co – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta. Agenda tersebut berfokus pada kondisi ekonomi nasional hingga perkembangan situasi global yang terus bergerak dinamis.
Momen pertemuan itu turut dibagikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet pada Selasa (21/4).
Dalam unggahan tersebut, Prabowo dan Luhut tampak berdiskusi serius di salah satu ruangan Istana Merdeka.
Iklan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan aktivitas ekonomi dalam negeri saat ini masih berada dalam kondisi terjaga. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak ketidakpastian global.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” tulis Teddy.
Pernyataan itu menegaskan pemerintah tidak ingin lengah di tengah tekanan ekonomi dunia yang masih berpotensi memengaruhi stabilitas domestik.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga memaparkan sejumlah opsi kebijakan yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan terkendali.
Salah satu langkah yang dibahas ialah percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan.
“Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech),” katanya.
Langkah digitalisasi itu dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola fiskal negara.
Bansos Digital Diuji Coba di Banyuwangi
Selain membahas kebijakan makro, rapat tersebut juga menyoroti implementasi digitalisasi bantuan sosial. Pemerintah saat ini tengah menguji sistem tersebut di sejumlah daerah guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” ujarnya.
Jika berjalan efektif, program itu berpotensi menekan kebocoran data penerima sekaligus mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang baru di tengah perubahan peta ekonomi global. Indonesia disebut ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik arus investasi, terutama dari kawasan Timur Tengah.
“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” kata Teddy.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pendanaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi strategis di kawasan.
(sb/lex)
