TOKYO, ifakta.co – Kementerian Pertanian Jepang pada hari Jumat (10/10), mengumumkan bahwa tingkat swasembada pangan Jepang untuk tahun fiskal 2024/25, tetap berada di angka 38%.

Tingkat swasembada 38% ini dihitung berdasarkan kalori yang disediakan oleh produksi domestik. Stagnasi ini menjadi perhatian serius mengingat target pemerintah Jepang adalah mencapai tingkat swasembada pangan sebesar 45% pada tahun 2030. Dengan lima tahun tersisa menuju batas waktu tersebut, target ini kini terlihat semakin sulit dicapai.

Faktor-faktor Penyebab Stagnasi
Menurut laporan Kementerian Pertanian, beberapa faktor utama berkontribusi terhadap rendahnya dan stagnannya tingkat swasembada.

Iklan

Jepang masih sangat bergantung pada impor untuk sebagian besar kebutuhan gandum, kedelai, dan pakan ternak. Meskipun produksi padi (beras) domestik relatif stabil, perubahan pola makan masyarakat yang cenderung mengonsumsi lebih banyak produk berbahan dasar gandum dan daging semakin meningkatkan ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Populasi petani di Jepang terus menua, dan jumlah lahan pertanian yang digunakan juga mengalami penurunan. Hal ini membatasi kemampuan domestik untuk meningkatkan volume produksi. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik berdampak besar pada tahun fiskal 2024/25, selalu menjadi risiko yang mengancam produksi pangan.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa mereka akan terus mendorong inisiatif untuk meningkatkan swasembada, terutama melalui program yang mendorong penanaman tanaman pakan ternak dan sereal selain beras di lahan yang sebelumnya hanya ditanami padi. Upaya ini diharapkan dapat mendiversifikasi hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan impor.

Namun, pengamat industri berpendapat bahwa tanpa adanya investasi besar dalam modernisasi pertanian dan langkah-langkah signifikan untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian, mencapai target 45% pada tahun 2030 akan menjadi tantangan yang sangat besar. Selain itu, kondisi pasar global yang tidak menentu dan isu geopolitik juga menambah kerentanan rantai pasok pangan Jepang.

Pemerintah Jepang kini menghadapi tekanan untuk merevisi dan memperkuat kebijakan pertaniannya guna memastikan ketahanan pangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.(Jo)