MALAUKU, ifakta.co – Kasus sertifikasi guru di Maluku Tengah (Malteng) kian meruncing. Masyarakat dukung Ditreskrimsus Polda Maluku untuk tetap membuka kasus tersebut.
Berdasarkan informasi, diduga kuat adanya keterlibatan pejabat untuk menjegal langkah polisi untuk menguak kasus dana sertifikasi senialai 31 milyar.
Kendati di kasus ini menghadapi kendala. Menurut sumber kepada ifakta.co menyatakan, diduga kuat ada oknum pejabat yang menginginkan Direktur Krimsus Polda Maluku Kombes Hujra Soumena dicopot dari jabatannya,.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati dugaan terkait adanya surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengingkan dicopotnya Direktur Krimsus Polda Maluku Kombes Hujra Soumena. Jelas menimbulkan tanda tanya besar dikalangan masyarakat. Berapa spekulan pun bermunculan di tengah masyarakat.
Sebelumnya Ditkrimsus Polda Maluku Tengah sangat gencar membuka kasus sertifikasi guru senilai 32 miliyar ini.
“Komitmen saya itu agar hak masyarakat (guru) ini harus segera di salurkan. Sehingga permasalahan ini, Bupati Rakib Sahubawa kita harapkan Dalam waktu dekat segera salurkan itu hak-hak masyarakat,” kata Hujra.
Hujra mengatakan, anggaran Rp 31 Milliar sertifikasi guru segera dibayar kepada yang berhak
“Nanti dilihat kembali, uang yang dipakai membayar, berasal darimana,” imbuhnya.
Masyarakat meminta pihak terkait agar lebih terbuka. Mengingat sertifikasi guru senialai 31 milyar merupakan hak dari guru.
Menurut praktisi hukum dan pengamat lingkungan Lumpen menuturkan, mengingat kasus sertifikasi guru tersebut sangat diperlukan di dunia pendidikan tanah air.
“Jadi jelas harus kita dukung langkah Polda Metro Maluku Tengah untuk menuntaskan kasus tersebut,” tandasnya kepada ifakta.co (6/24).
(jo/my)
