Soal Tarif, KJSB Alfin Nandaru Diduga Kangkangi PP No.128/2015 dan Permen ATR/BPR No.25/2016

- Jurnalis

Kamis, 5 Oktober 2023 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor KJSB Allfin Nandaru dan rekan di Jl. Mandor, Kembangan, Jakarta Barat (Poto:ifakta.co)

Kantor KJSB Allfin Nandaru dan rekan di Jl. Mandor, Kembangan, Jakarta Barat (Poto:ifakta.co)

JAKARTA, ifakta.co – Tarif biaya untuk pengukuran tanah yang keluarkan oleh kantor jasa surveyor berlisensi (KSJB) Alfin Nandaru dan rekan kepada pemohon yang berprofesi sebagai prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai melanggar Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) No. 128 tahun 2015.

Hal itu dikatakan aktivis dan pengamat kebijakan publik Awy Eziari, S.E, S.H saat dimintai pendapatnya oleh wartawan terkait soal KSJB Alfin Nandaru dan Rekan yang memerikan tarif terlalu mahal kepada masyarakat pemohon sertifikat tanah.

Awy menjelaskan pada pasal 24 hurup (1) PP No. 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP pada kementerian ATR/BPN disebutkan kepada pihak tertentu dikenakan tarif 50% dari tarif atas jenis penerimaan bukan negara bukan pajak.

“Yang dimaksud pihak tertentu itu ada di dalam Permen ATR/BPN RI nomor 25 tahun 2016 pasal 6 ayat 1 huruf (a) yaitu PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, suami/istri PNS/TNI/Polri,” terang Awy, Kamis (5/10).

Sebelumnya, ada seorang prajurit TNI mengurus pembuatan serfitifikat tanah dengan luas 90 M2 dikenai tarif Oleh KSJB Alfin Nandaru dan rekan sebanyak Rp. 3.316.189,-. Padahal jika dihitung dengan tarif resmi sesuai PP No. 128 tahun 2015 paling hanya Rp 776.460,- dipotong 50% jadi dia hanya bayar Rp 388.230,-.

Baca juga :  Belasan Rumah Kos Kembali Terjaring Razia Satpol PP DKI Jakarta di Grogol Petamburan

“Jadi prajurit TNI itu hanya bayar 388.230 rupiah untuk luas tanah 90 M2,” jelas Awy.

Menurut Awy jelas-jelas KJSB Alfin Nandaru dan Rekan tidak transfaran soal tarif harga pengukuran tanah. 

Hal itu kata dia bisa melanggar aturan resmi dari pemerintah dan berpotensi melanggar kode etik profesi yang ada di dalam Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2021 tentang surveyor berlisensi karena berlaku tidak jujur.

“Yang jelas ada peraturan yang dilanggar dan pemerintah harus segera melakukan pengkajian ulang,” ujarnya.

Baca juga :  Gerai Restoran di Lippo Mall Puri Terbakar, Diduga Pemicunya Korsleting Listrik

Awy berharap kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi kepada KJSB Alfin Nandaru dan rekan berupa pembekuan dan pencabutan izin dan operasionalnya.

“Karena diduga masuk dalam katagori pelanggaran berat, maka sudah sepatutnya izin opersioanlnya dibekukan dan dicabut,” tandasnya.

Sementara itu, Pimpinan KJSB Alfin Nandaru dan rekan saat dikonfirmasi berdalih kalau tarif yang adalah tarif yang telah ditentukan oleh Masyarakat Ahli Survei Kadastar Indonesia (Maski).

“Rumus tarif di KJSB itu ditentukan oleh MASKI, ada aplikasinya untuk mengitung,” ujar Alfin beberapa hari lalu.

Berita Terkait

Caleg H. Rustam Effendi Dikabarkan Dipolisikan Lantaran Diduga Korupsi Uang Yayasan
Terminal Kalideres Gelar Tes Narkoba Awak Bus Demi Keselamatan Narkoba
Kostrad Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan Santunan Yatim Piatu
Kaskostrad Pimpin Langsung Pelepasan Peserta Umrah Penghargaan Kostrad di Jakpus
Dokkes Polres Jakbar Cek Kesehatan Personel Pasca Betugas Jaga TPS
Polres Jakbar Siapkan 900 Personil Amankan TPS Pemilu 2024
Panglima TNI Lakukan Cek Kesiapan Pasukan Unjuk Rasa dan Babinsa Pengamanan Pemilu 2024
Masyarakat Keluhkan Harga Beras Mencapai 15.000 Rupiah Perliter

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:41 WIB

Penuhi Nazar, Pendukung Prabowo-Gibran di Bali Cukur Rambut

Kamis, 15 Februari 2024 - 18:07 WIB

Karen Sukses Raih Juara 1 LX Got Talent 2024

Sabtu, 10 Februari 2024 - 21:56 WIB

Sambut Kemenangan Satu Putaran Prabowo-Gibran, Arus Bawah Indonesia Banyumas Gelar Ziarah dan Doa Bersama

Sabtu, 10 Februari 2024 - 16:03 WIB

Gelar Patroli Skala Besar, Polres Nganjuk Antisipasi Gangguan Saat Libur Panjang secara Intensif

Jumat, 9 Februari 2024 - 12:18 WIB

Peringati Hari Pers Nasional 2024, PWI Nganjuk Gelar Khotmil Qur’an dan Tasyakuran

Selasa, 6 Februari 2024 - 16:12 WIB

Apel Gelar Pasukan Polres Nganjuk dan Kodim 0810/Nganjuk Dalam Rangka Bulan Bakti TNI -Polri Tahun 2024

Selasa, 6 Februari 2024 - 07:22 WIB

Plt.Gubernur Lemhannas RI Resmi Kukuhkan Pengurus Senat PPRA 66

Selasa, 6 Februari 2024 - 06:53 WIB

Kapolres dan Dandim 0810 Nganjuk Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung

Berita Terbaru

Jero Gede Sida sapaan akrabnya Jero Galon usai penuhi nazar cukur rambut  dalam mendukung dan selebrasi kemenangan Prabowo-Gibran. (Foto: Ifakta.co)

Berita Daerah

Penuhi Nazar, Pendukung Prabowo-Gibran di Bali Cukur Rambut

Sabtu, 24 Feb 2024 - 19:41 WIB

JMSI dan SiberMu Jalin Kerjasama Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam PJJ. (Foto: Istimewa)

Nasional

JMSI Bantu Pendidikan Jarak Jauh SiberMu

Jumat, 23 Feb 2024 - 15:13 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca