Legislatif Kritisi Wacana Pemerintah Stop Pembiayaan Perawatan Pasien Covid-19

- Jurnalis

Rabu, 28 Desember 2022 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Legislatif mengkiritisi rencana Pemerintah yang mewacanakan penghentian pembiayaan perawatan pasien Covid-19.

Wakil Ketua IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, hal ini termasuk pembebanan biaya untuk vaksinasi Covid-19, pemangkasan insentif tenaga kesehatan, dan penghapusan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan menambah beban masyarakat karena pembiayaan akan dikenakan kepada pasien.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kurniasih mengingatkan saat ini status Bencana Nasional Non-Alam masih berlaku. Sebab itu, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat.

Sementara, Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi belum mencabut status pandemi Covid-19.

“Jangan lagi menambah beban rakyat tahun 2023. Setelah tahun (2022) ini rakyat dibebani dengan kenaikan harga BBM subsidi dan tekanan ekonomi yang baru menuju kebangkitan,” sebut Kurniasih dalam keterangannya dilansir dari Parlementaria, Rabu (28/12).

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan batas berlakunya dasar perundangan tentang status Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19 adalah hingga akhir 2022. Sehingga pemerintah perlu menjelaskan status Bencana Nasional Non-Alam terkait Pandemi.

“Jadi pemerintah perlu menetapkan dulu apakah status Bencana Non-Alam pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai atau tidak? Jika masih berlaku status bencana namun menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya perawatan termasuk vaksin tentu tidak bijak,” ungkap Kurniasih.

Ia menambahkan, selama status bencana nasional masih ditetapkan maka pemerintah perlu menanggung semua biaya perawatan termasuk dalam vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan biaya obat-obatan Covid-19.

“Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka pemerintah masih harus bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan bencana nasional nonalam ini, tidak melepas tanggung jawab atas nama efisiensi,” papar Kurniasih.

Politisi dari F-PKS ini mengatakan, pemerintah juga perlu mengacu kepada WHO dan juga menerapkan science based evidence untuk meneruskan atau mencabut status bencana nasional pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Semua parameter sebuah kebijakan dalam kasus pandemi ini wajib dengan parameter ilmiah bukan hanya semata faktor keuangan sebagaimana dulu pada awal-awal pandemi kita gagap karena terus mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda
Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Deteksi Dini Terhadap Virus Polio
Ratusan Warga Sudimara Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Perumahan Pedurenan Villa
Dibawah Rintik Gerimis Ratusan Warga Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Kelurahan Sudimara
Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih.SH Resah dengan Keadaan Pertanahan di Wilayah Tangerang

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:28 WIB

Kebersamaan Satgas TMMD Ke-120 Diberi Makanan Oleh Warga

Sabtu, 25 Mei 2024 - 16:54 WIB

Buka Pasang Bagesting, Satgas TMMD Bersama Warga Kebut Pemasangan

Jumat, 24 Mei 2024 - 17:54 WIB

Pemkot Terus Upayakan Pencarian Korban Tenggelam, Pj : Hati-hati Beraktivitas di Sekitar Sungai!

Jumat, 24 Mei 2024 - 16:18 WIB

Laporan Jalan Ditempat,Wanita Korban Penganiayaan di Ciledug Minta Kapolres Tindak Lanjuti

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:39 WIB

Pasi Intel kodim Tigaraksa hadiri pemusnahan barang bukti

Kamis, 23 Mei 2024 - 16:00 WIB

Semangat Juang Satgas TMMD Kodim 0510/Tigaraksa Dalam Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 23 Mei 2024 - 00:43 WIB

Milad ke 10, Forwat Beri Penghargaan kepada Kapolres Metro Tangerang Kota

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:11 WIB

Pemkot Tangsel Borong 3 Penghargaan Terbaik Capaian Imunisasi dari Kemenkes RI

Berita Terbaru

Regional

Kebersamaan Satgas TMMD Ke-120 Diberi Makanan Oleh Warga

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:28 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca